Sistem Pengadaan Water Meter Mendadak Berubah

GRAFIS
GRAFIS
GRAFIS

POJOKJABAR.id, RADAR BOGOR-Ada yang berbeda dengan sistem pengadaan meteran air (water meter) yang dilakukan PDAM Tirta Pakuan tahun ini.

Proyek senilai Rp4,6 miliar tersebut kini dilelang ke publik. Kebijakan PDAM melelang proyek pengadaan water meter tentu saja kontras dengan apa yang mereka lakukan pada 2014.

Saat itu, perusahaan daerah tersebut justru melakukan penunjukan langsung. BUMD di bawah kendali Untung Kurniadi itu ngotot bahwa sistem menunjuk langsung perusahaan penyedia water meter yang mereka lakukan sah, karena berpedoman pada perda dan perwali.

Sementara di aturan yang lebih tinggi, kebijakan tersebut justru bertentangan Seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan perubahannya.


“Alasan apa pun dari PDAM, terkait pengadaan water meter Rp7,164 miliar yang dilakukan tanpa tender pada 2014 lalu,sudah bertentangan denganperpres. Polisi atau jaksa haruscepat bergerak, agar bukti-bukti di lapangan tidak hilang,” ujar Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi seperti dilansir  Radar Bogor, Sabtu (8/8/2015).

Kejanggalan tampak betul ketika jika semula PDAM ngotot penunjukan langsung, namun sekarang melalui tender. Uchok mengatakan, dengan adanya pengumuman pemenang tender melalui pelelangan umum, pascakualifikasi dengan nama pekerjaan pengadaan barang meter air 1/2 inci tahun 2015, HPS Rp4,6 miliar (berdasarkan website PDAM Tirta Pakuan), semakin memperkuat indikasi adanya dugaan penyimpangan pada pengadaan water meter tahun 2014.

Adapun, alasan pengadaan langsung yang dilakukan PDAM adalah water meter merupakan business critical asset, yakni barang dan jasa yang dibutuhkan bagi kinerja utama perusahaan tidak dapat ditunda keberadaannya. Namun anehnya, aturan business critical asset itu dibuat oleh direksi PDAM sendiri.

Itu berdasarkan Keputusan Direksi PDAM Kota Bogor Nomor: 602.1/Kep.56-PDAM/2014, yang tidak mengacu kepada Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan perubahannya.

PDAM beralasan, dikarenakan sumber pembiayaan seluruhnya atau sebagian bukan berasal dari APBN atau APBD, melainkan dari pendapatan perusahaan.

Sehingga pengadaannya mengacu kepada Perda Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan PDAM Tirta Pakuan jo Perwali Bogor Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor jo Peraturan Direksi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa PDAM Tirta Pakuan.

Yang telah diubah dengan Peraturan Direksi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PDAM Tirta Pakuan. Alasan PDAM ini menurut Uchok keliru. Menurut dia, PDAM itu perusahaan daerah yang asetnya berasal dari APBD.

Kata dia, auditor negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau BPK Pusat bisa turun tangan. Yang harusdiperiksa, panitia lelang dan perusahaan pemenang tender.

“Harus segera diminta polisi dan jaksa itu, mengenai dokumen kontrak dan rancangan anggaran biaya (RAB),” tegasnya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PDAM Tirta Pakuan M Sidik, saat dikonfirmasi, mengaku sedang rapat di luar dan belum bisa memberi komentar.

(radar bogor/ral/d)