Kinerja Dirut PDAM Dievaluasi

Usmar Hariman, Wakil Walikota Bogor
Usmar Hariman, Wakil Walikota Bogor
Usmar Hariman, Wakil Walikota Bogor

POJOKJABAR.id, RADAR BOGOR – Pemerintah Kota Bogor akan mengevaluasi kinerja dirut PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor Untung Kurniadi(UK). Itu setelah, pemkot tak kunjung menerima penjelasan detil dan laporan pengadaan water meter atau meteran air senilai Rp7,164 miliar yang dilakukan PDAM tanpa melalui proses tender atau penunjukan langsung.

Wakil Walikota Bogor, Usmar Hariman menyatakan, akan mengevaluasi kinerja Dirut  PDAM secepatnya. Pihaknya,  masih menunggu hasil audit BPK Pusat terhadap kinerja PDAM tahun 2014 dan juga revisi Peraturan Walikota  (Perwali) Nomor 49 Tahun 2013 yang bertentangan dengan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007.

Usmar menjelaskan, Jumat (31/7) Dirut PDAM UK telah menghadap dan meminta waktu memberikan penjelasan terkait pengadaan water meter Rp7,164 miliar tanpa tender tersebut. Pada pertemuan itu, UK menjelaskan seluruh tindak lanjut audit BPK terhadap kinerja PDAM sudah ada balasannya dari BPK Pusat.

Lalu dijawab Usmar, kalau sudah ada, hasilnya apa. Kata UK saat itu, nilainya bagus dan sudah sesuai. Mendengar penjelasan ini, Usmar lalu meminta hard copy atau bahan-bahan yang sudah sesuai tersebut.


“Saya minta hari Senin, ternyata sampai sekarang belum ada. Mulai Senin, Selasa, Rabu hingga Kamis. Yang ada kan konferensi pers. Saya butuh fakta bahwa BPK Pusat menyatakan ABCD-nya itu clear di dalam laporan yang ditandangani. Dan itu hingga sekarang belum ada,” jelasnya.

Usmar juga tidak sepakat dengan pernyataan manajemen PDAM yang menyebutkan alasan tidak dilakukannya tender pada pengadaan water meter Rp7,164 miliar, disebabkan sumber  pembiayaan pada proyek tersebut dari pendapatan perusahaan, bukan dari dana APBD atau APBN.

“Tidak. Tidak seperti itu,” kata Usmar.

Menurut Usmar, yang bertanggungjawab dalam hal ini bukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Unit Layanan Pengadaan (ULP) PDAM, tapi manajemen tertinggi di perusahaan daerah.

“Yang berkuasa tertinggi yang mengeluarkan uang . Itu yang bertanggungjawab,” jelasnya.

Usmar mengaku sempat mempertanyakan kepada PDAM terkait banyaknya water meter yang tak sesuai standar. Dan saat itu, UK mengakui itu. Namun UK beralasan, water meter itu sudah diganti.

“Ini semua harus dibuktikan, kaitan dengan kualitas dulu ya, bukan dengan nilai proyeknya,” tegas Usmar.

Dia menjelaskan,  temuan dalam audit BPK menyatakan ada ketidaksesuaian. Misalnya masa pengiriman tidak sesuai dan dicantumkan, dan target pemasangannya juga tidak tercapai. Dan jika dikaitkan dengan nilai proyek Rp7,164 miliar yang tidak mengacu Peraturan Presiden (Perpres) No 54 Tahun 2010 dan Perpres No 70 Tahun 2012, dengan nilai proyek yang begitu fantastis, hal ini tidak patut.

“Dari aspek kepatutannya saja, resikonya terlalu gede untuk dipikul dengan metode penunjukan langsung. Itu harus secara meyakinkan dijelaskan bahwa tidak terjadi kerugian negara di dalamnya,” tegasnya.

(radar bogor/ral/c)