Gaji Pegawai Rp960 Miliar, Sarpras Sekolah Rp380 Miliar

GRAFIS
GRAFIS
GRAFIS

POJOKSATU.id, CIBINONG–Masalah kekurangan komputer dalam pelaksanaan ujian nasional (UN) tahun depan, tampaknya bakal terulang. Hal itu disebabkan anggaran pendidikan Kabupaten Bogor yang sebesar 30 persen atau Rp1,9 triliun lebih banyak tersedot untuk membayar gaji dan sertifikasi guru. Sementara, untuk kegiatan fisik dan pengadaan meubeler, jumlahnya sekitar Rp380 miliar atau hanya 40 persen dari anggaran yang tersedia.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Dace Supriadi mengatakan, alokasi dana pendidikan sudah memenuhi amanat Undang-undang Pendidikan. Pada 2015 ini, kata dia, pemkab mengalokasikan sebesar Rp1,9 triliun. “Tapi, untuk serapannya lebih besar ke gaji dan sertifikasi guru,” ungkapnya.

Untuk sertifikasi, sambung dia, alokasi dana kegiatan fisik dan pengadaan meubeler hanya Rp380 miliar. Jumlah tersebut terbagi untuk tiga jenjang pendidikan mulai SD, SMP, dan SMA/K. Jumlah tersebut jauh lebih kecil dari alokasi dana untuk sertifikasi guru yang jumlahnya mencapai Rp560 miliar. Sisanya, sekitar Rp960 miliar habis untuk membayar gaji guru dan kegiatan lain. “Ini menjadi kendala yang kami hadapi, tetapi terus dilakukan segala upaya melalui bantuan pusat, provinsi dan CSR perusahaan,” katanya.

Kepala Bidang Sarpras Disdik Kabupaten Bogor, Anwar Anggana menambahkan, tahun ini ada 401 kegiatan pengadaan fisik dan meubeler untuk jenjang pendidikan SD sampai SMA.


Dari jumlah itu, ada 328 kegiatan pengadaannya melalui lelang dan sisanya 73 penunjukan langsung. “Lelang untuk kegiatan fisik sebanyak 303 kegiatan dan meubeler 20 kegiatan,” papar Anwar.

Untuk kegiatan fisik di tingkat SD tahun ini, kata dia, sudah termasuk untuk SDN 05 Cigudeg yang sebagian kondisinya sudah sangat tidak layak. “Untuk SDN 05 Cigudeg sedang tahap lelang,” ucapnya.

Menurut Anwar, sekolah tersebut pada 2012 juga sudah menerima bantuan dari APBN untuk perbaikan ruang kelas dan kantor. “Untuk bantuan 2015, kami target November sudah selesai pekerjaannya,” ungkapnya.

Seperti diketahui, pelaksanaan UN tingkat SMP tahun ini diwarnai kekurangan komputer. Kondisi ini dialami SMP 1 Cibinong yang berada tak jauh dari pusat pemerintahan. Dari 106 komputer yang dibutuhkan, sekolah hanya sanggup memenuhi 42 komputer saja, sisanya terpaksa harus pinjam ke sejumlah sekolah.

Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bogor Abidin Said mengatakan, jika masih belum mampu melaksanakan UN berbasis CBT, sebaiknya benahi infrastruktur sekolah. Pasalnya, masih banyak yang belum berstandar. Namun, dia juga tidak melarang jika pemkab ingin melakukan UN berbasis CBT.(ful/rub)