Dinkes Dorong Perda HIV/AIDS

ilustrasi

ilustrasi

POJOKSATU.id, BOGOR–Pembuatan Peraturan Daerah (Perda) HIV/AIDS diapresiasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor. Payung hukum yang mengatur penanggulangan serta pencegahan penyakit menular itu, diyakini bakal memuluskan programprogram dinas kesehatan. Penyebaran HIV/AIDS cukup deras di Kota Hujan. Sedikitnya 2.400 jiwa terjangkit virus mematikan itu. Sejauh ini, Dinkes baru mengusung program penyembuhan pasien HIV/AIDS sebagai prioritas utama.

“Selama ini kan terbentur sama anggaran dari pemkot. Padahal anak usia 15 tahun sudah harus tahu tentang penyakit ini,” papar Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Rubaeah, kepada Radar Bogor kemarin. Selain itu, belum semua pengidap HIV/AIDS ditangani oleh Dinkes. Meski program yang kini dijalankan gratis bagi para pengidap. “Anggarannya sudah ada, minimal mengejar hiv positif untuk pengobatan. Pencegahan juga bisa lebih maksimal,” terangnya.

Namun, paradigma yang kini tertanam di masyarakat membuat program tersebut belum berjalan optimal. Baik orang yang hidup dengan AIDS (Odha) maupun keluarga, malu untuk mengakui. Maka itu, ketentuan yang dibuat DPRD Kota Bogor diharapkan dapat melibatkan seluruh elemen, masyarakat dan pemerintah. “Masalah ini seperti fenomena gunung es. Jumlah yang ada sekarang, hanya yang ketahuan kami saja.

Dengan adanya perda ini, minimal kami bisa menjangkau pengobatan bagi mereka (Odha),” tandasnya. Dihubungi terpisah, anggota Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD Kota Bogor, Ahmad Aswandi, menerangkan bahwa semua susunan perda sudah masuk dalam finalisasi. Untuk pengesahannya, tinggal menunggu rapat dengan panitia khusus (pansus). Nantinya, perda itu mengatur penanggulangan dan pencegahan virus HIV/ AIDS di Kota Bogor. “Makanya kami buat perdanya, supaya penyebaran virus ini tidak luar biasa.

Saat ini sudah sangat gawat, jadi harus cepat ditanggulangi,” kata dia. Pernyataan itu diamini Walikota Bogor Bima Arya. Namun, perda tersebut harus dibarengi dengan koordinasi di lapangan. Sebab, perda sering kali terabaikan jika tidak dikoordinasikan dengan matang. “Perda HIV menurut saya penting dan harus dibuat. Komitmen anggaran juga penting, dan melibatkan warga. Pada intinya saya sangat setuju,” kata Bima.

Dia juga menyebut, HIV/AIDS merupakan fenomena sosial yang pencegahannya tidak bisa dilakukan hanya dengan pelarangan. Tapi harus ada program-program tepat untuk mengatasinya. “Misalnya, saya tugaskan Satpol PP untuk merazia kos-kosan. Kemudian pak RT dan lurah harus melaporkan kalau ada kos-kosan yang dicurigai sebagai tempat prostitusi terselubung. Juga harus melibatkan unsur komunitas dan warga,” tandasnya.(dhi/viv/c)

Feeds