DPRD Minta UN SMP Ditunda

Ujian Nasional
Ujian Nasional
Ujian Nasional

POJOKSATU.id, BOGOR–Bocornya soal Ujian Nasional (UN) SMP di Kota Bogor mendapat reaksi keras dari sejumlah pihak. Salah satunya DPRD Kota Bogor. Lembaga legislatif Kota Hujan ini tegas meminta UN untuk para siswa SMP ditunda.

“Sebaiknya ditunda saja UN. Kemudian dilakukan kembali pembuatan soalnya,” ujar anggota Komisi D, TB Alex Solihin kepada Radar Bogor, Selasa. Menurutnya, potensi kebocoran soal UN bisa saja terjadi, mengingat lokasi percetakan berada di Kota Bogor. Apalagi, tidak menutup kemungkinan, adanya oknum dari pihak sekolah yang sengaja membocorkan soal UN lantaran takut muridnya mendapati nilai buruk, hingga akhirnya menurunkan akreditasi sekolah.

“Ya seperti kata Mendikbud, kalau ada kebocoran soal maka dibuat ubahan soal. Kalau tidak bisa, maka UN harus ditunda karena sudah terjadi kebocoran,” tegasnya.

Senada, anggota Komisi D DPRD Kota Bogor, Idris, menilai perlu adanya peningkatan pengamanan soal UN. Dia juga mendesak pemerintah dan kepolisian untuk segera mengevaluasi dan memeriksa tim pelaksanaan UN di Kota Bogor. “Pemerintah harus segera bertindak untuk memeriksa tim sukses dan segera melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian,” ucapnya.


Dari penelusuran Radar Bogor, bocornya soal UN SMP di sejumlah sekolah di Kota Bogor mendapat fakta baru. Aksi ini ternyata dilakukan secara gerilya. Dimulai dari tangan ke tangan. Dan tentu saja, pelakunya tak ’bermain’ sendiri.

Penelusuran wartawan koran ini, untuk mendapatkan soal UN, diperlukan jasa pihak ketiga. Di mana, pelaku merupakan oknum keamanan di salah satu perusahaan percetakan UN di Bogor. Pola pembeliannya sangat sederhana, hanya melalui tangan ke tangan.

Di mana pihak ketiga akan bertemu dengan oknum pekerja yang berurusan langsung dengan cetakan soal UN di percetakan tersebut. Mereka kemudian berkomunikasi, jika tawaran harganya pas, soal yang akan dibocorkan diselundupkan.

Dalam transaksi ini, pembeli tidak diperkenankan untuk ikut. Sebab, pelaku akan mempersilakan si pembeli ’duduk manis’ alias menunggu kabar darinya. Setelah mendapatkan soal, pihak ketiga akan bertemu untuk menyerahkan soal UN kepada pembeli. Tentunya, si pembeli pun sudah menyepakati harga soal UN yang akan dibelinya. Satu soal UN dibanderol seharga Rp1,5 juta.

Pembayarannya pun bisa dilakukan secara bebas. Baik itu secara tunai ataupun melalui transfer bank. Mendapati kabar itu, kemarin, seluruh kepala SMP di Kota Bogor langsung dikumpulkan oleh Disdik. Hasilnya, Disdik melarang setiap sekolah ataupun siswa menerima iming-imingan bocoran soal UN.

“Kami sudah kumpulkan semua kepala sekolah hari ini (Selasa, red). Kami bekali agar mereka jangan tertipu dan mau dibohongi tentang adanya bocoran soal UN,” ujar Ketua Panitia Pelaksana UN Kota Bogor Fahrudin kemarin.

Fahrudin yakin, tawaran soal UN yang beredar di beberapa sekolah adalah modus penipuan baru. Pelaku diduga memanfaatkan momentum pelaksanaan UN guna mendulang rupiah. Apalagi , soal UN untuk SMP sama sekali belum didistribusikan. Sampai saat ini masih berada di percetakan. “Kalau iya benar soal UN bocor, itu masih tanggung jawab percetakan, karena distribusinya belum dilakukan,” cetusnya.

Sekretaris Disdik Kota Bogor itu mengklaim soal UN tak mungkin bocor. Adanya tawaran soal UN kepada siswa, murni adalah penipuan. Rencananya UN SMP dan sederajat akan dilakukan pada 4-7 Mei 2015. Distribusi soal baru dijadwalkan tiba hari ini di Bogor.

“Sudahlah, UN kali ini kita lempeng saja. Apa pun tawaran, baik itu soal ataupun kunci jawaban, saya yakin itu adalah penipuan,” jelasnya.

UN di Kota Bogor akan diikuti oleh 15.374 peserta UN SMP, 3.057 peserta UN MTS, dan 697 peserta UN Paket B. Berbeda dengan SMA dan SMK. Kali ini tak satu pun SMP di Kota Bogor yang melaksanakan UN online. “Untuk SMP belum ada yang online,” tandasnya.

Sebelumnya, sejumlah siswa SMP di bilangan Jalan Pengadilan dan Sempur mulai meminta uang kepada orang tuanya untuk membeli soal yang akan diujikan pada UN 4 Mei mendatang. Dengan harapan, soal yang dibelinya itu dapat mendorong para siswa lulus UN. Harga satu soal dibanderol si pembocor dengan harga Rp1,2 juta sampai Rp1,5 juta.

Menanggapi kebocoran ini, Wakil Walikota Usmar Hariman menyerahkan sepenuhnya masalah itu kepada pihak kepolisian. “Cari bukti dan saksi dulu, dan itu tugas kepolisian,” singkatnya.

Sementara itu, menyongsong UN 2015 jenjang SMP sederajat, pengawasan Kemendikbud terbagi menjadi dua. Yakni pengawasan untuk UN berbasis kertas (paper based test/PBT) dan UN berbasis komputer (computer based test/CBT). Sejumlah laporan hambatan pada UN CBT jenjang SMA diharapkan tidak terulang di jenjang SMP.(tik/ind/c)