Bima Akui Kurang Tegas

Bima Arya
Bima Arya
Bima Arya

POJOKSATU.id, BOGOR–Setahun memimpin Kota Hujan, Bima Arya-Usmar Hariman dinilai belum berhasil mengatasi berbagai masalah perkotaan. Regulasi yang berlaku tidak diterapkan secara tegas oleh Bima.

Persoalan yang santer di satu tahun terakhir, masih pada masalah perizinan. Hotel dan perumahaan yang jelas menyalahi aturan, dibiarkan beroperasi. Malah, instruksi yang dilontarkan walikota, tidak dijalankan SKPD terkait.

“Masalah Amaroossa yang katanya akan dipangkas, Hotel Whiz yang izinnya akan dibekukan, Botanical Residence, Tajur Trade Mall. Kenapa kok seperti ragu melakukan langkah hukum,” cetus praktisi hukum, Sugeng Teguh Santoso, pada diskusi publik bertajuk Setahun Kepemimpinan Bima-Usmar, antara Realitas dan Harapan’ di Universitas Pakuan, kemarin.

Tak hanya soal ketegasan, program penataan pedagang kaki lima (PKL) serta misi mengentaskan kemiskinan masih terbilang mimpi. Padahal program itu bagian dari enam program prioritas yang diusung Bima-Usmar.


Pendapat berbeda diungkapkan pakar hukum Universitas Pakuan Bintatar Sinaga. Bintatar menilai selama ini Bima baru menjalankan sisa kebijakan pemerintahan sebelumnya. Walikota hanya mendapat dampak dari kebijakan di era Walikota Diani Budiarto.

“Hanya mendapat pelimpahan dari pemerintahan lama. Seharusnya Bima biisa memanfaatkan momentum ini semaksimal mungkin,” katanya kepada Radar Bogor.

Sengkarut hotel dan perumahan, banyak diawali dengan pemberian izin di era Diani Budiarto. Pun dengan APBD yang dijalankan Bima-Usmar merupakan APBD yang ditetapkan oleh pemerintahan sebelumnya.

Bintatar juga mengkritisi minimnya kualitas komunikasi politik oleh Bima kepada wakilnya, sekretaris daerah, hingga SKPD di lingkungan pemkot.

“Seharusnya Bima bisa mengakomodir semua elemen. Agar (kebijakan) bisa dikomunikasikan dan dikoordinasikan secara optimal,” kata dia.

Arah komunikasi politik walikota terkesan berjalan vertikal, tanpa memikirkan pihak yang berada di dekatnya. Itu terlihat pada sejumlah kebijakan yang dijalankan tanpa adanya koordinasi dengan SKPD dan DPRD. Alhasil, beberapa rencana yang ada malah terganjal dengan proses hukum.

Mengambil contoh para [royek optimalisasi Terminal Baranangsiang, dan pembebasan lahan Pasar Jambu Dua. Kedua persoalan itu diduga terjadi lantaran komunikasi politik yang tidak optimal. Juga dengan mencuatnya rencana penggantian sekretaris daerah.

Namun Bima Arya membantahnya. Menurut suami Yane Ardian itu, komunikasi dengan sekretaris daerah dan jajaran SKPD berlangsung baik. “Tidak ada masalah serius selama ini,” kata dia.

Kendala-kendala yang ada justru karena minimnya koordinasi dengan petugas di lapangan. “Kebijakan sudah diambil tapi tidak berjalan di lapangan. Ini menjadi pelajaran buat saya, agar bisa lebih tegas supaya kebijakan bisa berjalan,” tutupnya.(dhi/c)