Pemdes Sunat Dana PSKS, Alasanya untuk Bayar Makam

DISUNAT: Warga Desa Kalong 2, Kecamatan Leuwisadeng, sedang mencairkan dana PSKS yang dibagikan petugas Kantor Pos, senin.
DISUNAT: Warga Desa Kalong 2, Kecamatan Leuwisadeng, sedang mencairkan dana PSKS yang dibagikan petugas Kantor Pos, senin.
DISUNAT: Warga Desa Kalong 2, Kecamatan Leuwisadeng, sedang mencairkan dana PSKS yang dibagikan petugas Kantor Pos, senin.

POJOKSATU.id, LEUWISADENG-Pembagian dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Desa Kalong 2, diwarnai pemotongan Rp50 ribu per orang. Pembagian dana itu berlangsung di kantor, kemarin.

Pemotongan dana ini dilakukan pemerintah desa (pemdes) dengan alasan perbaikan tempat pemakaman umum (TPU). Penyunatan dilakukan merata kepada 481 rumah tangga sasaran (RTS) yang berhak menerima dana dari pemerintah pusat itu.

Tidak semua warga bersedia dana yang harusnya diterima Rp600 ribu itu disunat. Salah seorang penerima yang enggan namanya dikorankan mengaku keberatan uangnya dipotong Rp50 ribu. “Seharusnya saya terima Rp600 ribu,” ujarnya kepada Radar Bogor, kemarin.

Dia mengatakan, setelah mengambil uang, salah satu oknum desa mengarahkan para penerima ini ke belakang kantor guna mengisi absen.


“Tanpa diberi penjelasan, saya langsung dipinta menyerahkan uang Rp50 ribu. Mau tidak mau harus kasih. Padahal,  uang segitu sangat berarti apalagi sekarang susah cari uang,” kesalnya.

Sementara itu, Kepala Desa Kalong 2, Suhanda membenarkan pemotongan dana PSKS tersebut. Kata dia, itu atas kesepakatan RT dan RW. Nantinya, uang digunakan untuk biaya pembersihan lahan makam 1,5 hektare dan membeli alat potong rumput.

“Sebenarnya saya gak setuju. Tapi, karena sudah kesepakatan RT/RW harus gimana lagi? Pemotongan dana bantuan ini juga tidak ada paksaan,” kilahnya saat dikonfirmasi Radar Bogor, kemarin.

Menurutnya, pemotongan seperti tidak hanya di Desa Kalong 2, desa lain pun melakukan hal sama. Pembagian dana PSKS juga tidak adil. Sebab, masih banyak warga tak mampu yang malah tidak mendapatkannya.

“Saya dengar ada di desa lain melakukan pemotonga dari Rp100 ribu hingga Rp200 ribu per warga. Pembagian di desa kami juga tidak merata, karena masih banyak warga miskin yang tidak kebagian,” tuturnya.

Dikonfirmasi terpisah, Camat Leuwisadeng Mad Hasan mengaku tidak tahu jika ada pemotongan dana PSKS yang dilakukan pemerintah desa. Mereka juga tak tahu jadwal pembagian dana PSKS itu.

“Secara aturan pemotongan tidak boleh dilakukan desa. Bila benar ada pemotongan, saya akan pangil para kades yang melakukan pemotongan,” pungkasnya.(abe/c)