Warga Tolak Pembangunan Tower Provider

ELANGGAR: Pembangunan tower provider di Kampung Kiaralawang, Desa Sinargalih, Kecamatan Tamansari, yang ditolak warga.
ELANGGAR: Pembangunan tower provider di Kampung Kiaralawang, Desa Sinargalih, Kecamatan Tamansari, yang ditolak warga.
ELANGGAR: Pembangunan tower provider di Kampung Kiaralawang, Desa Sinargalih, Kecamatan Tamansari, yang ditolak warga.

POJOKSATU.id, TAMANSARI-Keberadaan tower provider tak berizin di Kampung Kiaralawang, Desa Sinargalih, dikeluhkan warga setempat. Pasalnya, selain tak berizin, pembangunan tower itu tidak ada sosialisasinya.

Kanit Satpol PP Kecamatan Tamansari, Zahar Nasution mengatakan belum mendapat laporan dari desa. “Saya sudah tunggu, tapi belum juga ada. Pemasangan tower harus ada izin warga, karena akan berdampak pada lingkungan,” ujarnya kepada Radar Bogor.

Zahar mengaku sudah ada laporan dari beberapa warga yang keberatan dengan pemasangan tower. Hasil tinjauan mereka ke lokasi, pihak perusahan menyebutkan tower itu hanya sementara atau percobaan. Kalau tidak cocok, mereka akan cari tempat lebih strategis.

“Senin nanti (hari ini), kita akan tinjau kembali untuk melihat masalah perizinannya. Jika memang tak punya izin, terpaksa kami minta tower itu dibongkar,” tegasnya.


Sementara itu, salah seorang warga setempat, Rahman menyebutkan bahwa pemilik tower tidak pernah memberi tahu warga. “Saya menolak tower ini. Karena bisa mengganggu kesehatan dan sinyal televisi. Kami juga khawatir rawan petir,” ujarnya kepada Radar Bogor kemarin.

Apalagi, tower itu belum berizin. “Kata pekerjanya  tower itu untuk pencari sinyal sementara. Makanya belum ada izin,” terangnya.

Tower setinggi sekitar 40 meter itu, kata Rahman, telah berdiri seminggu lalu dan hanya berjarak 25 meter dari rumahnya. “Tower ini di belakang rumah saya dan gak ada jaminan buat saya. Kalau roboh menimpa rumah saya, bagaimana? Anak saya banyak,” terangnya.

Ia mengatakan, memang ada pemberian uang kompensasi dari perusahaan yang diberikan kepada RT atau RW setempat. “Yang dikasih hanya warga ngontrak, warga asli tidak dapat. Ada yang dapat Rp250 ribu, Rp400 ribu, dan Rp600 ribu,” katanya.

Selain itu, kata dia, banyak warga asli menolak pembangunan tower itu. “Banyak yang gak mau menandatangi kesepakatan atau perizinannya. Warga asli sini ada sekitar 12 orang,” ucapnya.(rp8/c)