Penduduk Bertambah, Lahan Menyusut

DISKUSI PANGAN: Rektor IPB Prof Herry Suhardiyanto (tengah), bersama Ketua Komisi VII DPR RI Edhy Prabowo (dua dari kanan) melihat hasil pertanian yang ada di Bogor.
DISKUSI PANGAN: Rektor IPB Prof Herry Suhardiyanto (tengah), bersama Ketua Komisi VII DPR RI Edhy Prabowo (dua dari kanan) melihat hasil pertanian yang ada di Bogor.
DISKUSI PANGAN: Rektor IPB Prof Herry Suhardiyanto (tengah), bersama Ketua Komisi VII DPR RI Edhy Prabowo (dua dari kanan) melihat hasil pertanian yang ada di Bogor.

POJOKSATU.id, BOGOR-Percepatan swasembada pangan terus digenjot. Pemerintah Daerah diminta mengelola lahan ‘nganggur’ lebih optimal lagi. Itu merupakan salah satu point dari lima permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia dibidang pangan.

“Pemerintah perlu melakukan strategi penyelematan. Apalagi Melihat kondisi pertumbuhan masyarakat Indonesia yang makin melonjak tinggi,” kata Rektor IPB Prof Herry Suhardiyanto usai Lokakarya Strategi Pencapaian Kedaulatan Pangan di IPB Convention Center, Botani Square, kemarin.

Menurut dia, penduduk Indonesia pada tahun 2025 diproyeksikan bertambah menjadi 273 juta jiwa. Pun dengan 2050 yang diperkirakan mencapai 350 juta jiwa.

Melihat pertumbuan penduduk itu, kata Herry, produktivitas pertanian harus dipacu lebih dari 70 persen. Itu membuat percepatan swasembada harus segera terealisasi.


“Maka itu perlu dilakukan strategi penyelematan. Luar biasa persoalan ini. Jumlah penduduk meningkat tajam, lahan kian menyusut,” ucapnya.

Sementara, kemampuan masyarakat meningkatakan teknologi  mengalami level terendah. Makanya, pencapaian tersebut tidak bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini yang cenderung berbasi pengetahuan.

Sebaliknya, terang dia, pemerintah harus membuat kebijakan atas dasar ilmu pengetahuan, data dan kebenaran. “Bukan atas dasar kepentingan siapa-siapa. Semuanya harus mengikuti sistem,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo menekankan bahwa kebijakan tersebut kini sudah berjalan. Malahan komisi yang dipimpinnya sudah mengintruksikan pada Kementrian Pertanian untuk melakukan intensifikasi persoalan pertanian saat ini.

Sebab, saat ini, ada lima persoalan utama. Pertama pasokan bibit yang tidak merata ke semua wilayah, pun dengan pupuk. Masalah infrastruktur irigasi di persawahan yang sangat terbatas menjadi persoalan yang tak kunjung selesai hingga kini.

“Tapi ini jangka pendek. Jangka panjangnya melakukan eksentifikasi dan dimensifikasi pangan. Jangan cuma mengandalkan beras saja. Daerah hutan kita bisa juga ditanami pangan lain,” papar Edhy.

Masalah lain yang leebih difokuskan, soal sistem teknologi penyimpanan beras. Tak jarang, beras yang sudah lama disimpan di gudang bulog mengalami penurunan kualitas. Banyak beras terutama raskin, yang berkutu dan jamur.

Menurutnya, 25 persen bulog sudah mulai menyerap atau mengalihkan penyimpanan pada gabah. Itu dinilai lebih efektif dibanding menyimpang beras langsung.

Pasalnya, beras yang kini disimpan, tidak akan tahan dalam jangka waktu lebih dari 3 minggu. “Tapi kami mengingatkan, bulog juga harus punya mesin penggilingan. Harus dilengkapi dengan itu,” cetusnya.

Untuk tahun 2015 sendiri, Komisi IV mengusulkan anggaran untuk Kementrian Pertanian sebesar Rp16,9 triliun. Sedangkan anggaran murni hanya Rp15,8 triliun.(dhi/c)