Kemenpan-RB Beri ‘Bonus’ Angka Formasi CPNS Pemda Garut

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKJABAR.com, GARUT– Sebanyak 238 fromasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2019 ini diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut melalui Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD).

Kemenpan-RB menyetujuinya melebihi dari ajuan Pemda Garut.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) memberikan jatah CPNS tahun 2019 sebanyak 838 orang untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, dari 238 yang diajukan.

Diungkapkan oleh Kepala BKD Kabupaten Garut, Didit Fajar Putradi. Pihaknya membenarkan surat dari Kemenpan-RB yang menetapkan kuota CPNS untuk kementerian dan pemerintah daerah tersebut.

Didit mengatakan, jika melihat kuota CPNS yang ditetapkan untuk Pemkab Garut dalam surat tersebut, sebenarnya melebihi ajuan yang dibuat oleh Pemkab Garut.

Karena, Pemkab Garut sendiri mengajukan kuota sebanyak 238 orang yang semuanya adalah untuk tenaga administrasi dan tenaga teknik.

Yang kuota 838 itu, semuanya untuk tenaga guru, kesehatan dan penyuluh, tidak ada tenaga administrasi dan teknik,” katanya, Rabu (30/10).

Menurut Didit, Pemkab Garut memang tidak mengajukan untuk tenaga pendidik karena sebelumnya sudah ada seleksi tenaga pendidik, kesehatan dan penyuluh dari jalur honorer untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dimana ada 1244 honorer yang dinyatakan nilainya diatas passing grade yang ditetapkan.

Makanya, menurut Didit Pemkab Garut akan menunggu hasil verifikasi oleh pemerintah pusat terkait penetapan kuota CPNS ini. Apakah, kuota yang ditetapkan tidak akan tumpang tindih dengan tenaga honorer yang telah lulus seleksi.

Kita tunggu verifikasi dari pusat, agar nanti setelah keluar formasinya (CPNS), tidak tumpang tindih dengan tenaga honorer yang sudah lulus seleksi PPPK,” katanya.

Didit mengakui, meski kuota CPNS untuk Kabupaten Garut telah ditetapkan sebanyak 838 orang sebagaimana surat dari Kemenpan-RB.

Namun, untuk formasi CPNS sampai saat ini masih belum ditetapkan. Penetapan formasi ini, biasanya melalui proses verifikasi oleh pemerintah pusat.

“Pemerintah pusat bisa melihat datanya dari sistem e-formasi yang sudah kita input, jadi mereka bisa melihat kebutuhan formasinya dari sistem itu, nanti kita verifikasi lagi agar tidak tabrakan dengan honorer yang lulus PPPK,” katanya.

Sementara soal pengajuan tenaga honorer menjadi PPPK dimana sudah ada 1244 honorer yang dinyatakan lolos passing grade, Didit mengakui sampai saat ini belum ada kepastian soal pengangkatannya.

Namun, Pemkab Garut telah mengajukan secara bertahap untuk pengangkatan PPPK tersebut.

Tahap pertama kita sudah ajukan sebanyak 300 lebih, tahap kedua sebanyak 257, totalnya nanti ada 557 ditambah dengan ajuan CPNS sebanyak 238, ini sesuai dengan angka (pegawai) BUP (Batas usia Pensiun) di tahun 2019 sebanyak 795 pegawai,” katanya.

Dengan begitu, menurut Didit kekurangan pegawai di lingkungan Pemkab Garut pada tahun 2019 karena pensiun (BUP), bisa terpenuhi lewat pengangkatan PPPK dan penerimaan CPNS umum.

Namun, untuk penerimaan CPNS tahun ini sebanyak 838 orang, ternyata kuotanya melebihi dari ajuan yang dibuat Pemkab Garut sebanyak 238 orang.

(son/rmol/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds