Nah Loh, Menteri Desa Ancam Laporkan Pemda Bekasi

PERESMIAN KANTOR : Menteri Desa PDTT, Marwan Jafar (kedua dari kiri) saat menghadiri peresmian Kantor Apdesi Kabupaten Bekasi, Rabu (17/2).FOTO:CF6/RADAR BEKASI

POJOKJABAR.com, TAMBUN SELATAN – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT), Marwan Jafar, mengancam akan melaporkan ke penegak hukum jika ada potongan atau biaya administrasi dari Pemerintah Daerah (Pemda) dalam proses pencairan dana desa. Ia juga menyarankan agar pihak desa yang merasa dirugikan melapor ke pihaknya.

“Tidak ada kutipan-kutipan, potongan-potongan ataupun sogok menyogok, sekali lagi saya tegaskan itu tidak boleh, kalau benar itu ada maka laporkan kepada saya maka kita akan proses,” kata Marwan seusai peresmian Kantor Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi), Kabupaten Bekasi, di Metland Tambun, Tambun Selatan, Rabu (17/2).

Dijelaskan Marwan, pemerintah daerah seharusnya mendukung pemerintah desa dalam hal pembangunan. Salah satu dukungan itu seperti mempermudah pencairan dana desa, dan tidak mempersulit saat validasi LPJ.

Jika ternyata ada laporan seperti dipersulit saat pencairan, sambung Marwan, pihaknya akan menegur kepala daerah yang bersangkutan. Bahkan jika diperlukan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan sanksi bagi kepala daerah yang mempersulit proses pencairan dana desa.


“Kita sudah minta kepada BPMPD seluruh Indonesia jangan dipersulit, bila itu sudah jelas untuk pembangunan desa maka salurkan saja sesuai termin yang sudah ditentukan,” tuturnya.

Terlepas dari itu, Marwan mengimbau kepada seluruh kepala desa agar tidak menggunakan dana desa untuk membangun kantor desa. Karena tujuan dari penyaluran dana desa yakni untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan kepentingan umum lainnya.

“Kita sudah buat aturannya di tahun 2016 ini, tidak ada pengunaan dana desa untuk pembangunan kantor desa, hanya untuk infrastuktur yang mendasar saja,” ucapnya.

Marwan mengajak seluruh masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan dana desa agar tepat sasaran. Ia menyarankan agar pihak desa bekerja sama dengan dewan masjid untuk mengumumkan akuntabilitas penggunaan dana desa.

“Kalau ada kades yang tidak amanah, lapor ke saya saja biar saya yang tangani,” tandasnya. (dho)