Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Persoalkan Mutasi PNS yang Kurang Tepat

PNS Ilustrasi
Ilustrasi

POJOKJABAR.com, CIKARANG PUSAT – Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi mempersoalkan penempatan pegawai yang dianggap tidak tepat di tiap SKPD. Pihak legislatif menyalahkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam hal ini.

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Teten Kamaludin, mengatakan kalau komposisi tenaga honorer dan PNS sering tidak sebanding di tiap kecamatan, terutama di sekolah negeri.

“Contohnya di Tambun Selatan di sekolah negeri dan kecamatan banyak PNS-nya, sedangkan di Bojongmangu sedikit sekali PNS-nya kan seharusnya merata, tidak hanya banyak di satu tempat saja,” katanya.

Menurut Teten, mutasi dan rotasi pegawai yang dilakukan eksekutif kurang koordinasi. Bahkan menurutnya, BKD tidak memiliki acuan saat akan merotasi atau mutasi pegawai.


“Jadi harus dimintain pendapat juga dinasnya, di mana tenaga PNS yang harus ditempatkan supaya merata,” ujarnya.

Selama ini mutasi PNS lebih diutamakan pada faktor suka dan tidak suka. Padahal, kata Teten, promosi dan mutasi merupakan jenjang karir. Jika rotasi dan mutasi selalu dibumbui dengan faktor tersebut, maka tidak aneh jika pelayanan tidak berkualitas.

“Sayang bangat kalau cuma mengangkat karena persoalan like and dislike, kan PNS itu jenjang karir,” ucapnya.

Masih Teten, ada informasi yang berkembang di masyarakat soal BKD sebelum memutasi atau rotasi PNS. Kata dia, informasi yang beredar itu menyebutkan kalau BKD sering meminta pungutan kepada calon PNS.

“Kita akan tanyakan ke BKD, termasuk juga opini adanya pungutan di BKD,” katanya. (dho)