Duhh, Dua Bulan Honor TKK di Lingkungan Pemkot Bekasi Belum Dibayar

BERTUGAS: Anggota Satpol PP sedang berada di Jalan Ahmad Yani Kota Bekasi untuk menjalankan tugas. Tanggung jawab yang besar sebagai penegak perda ternyata tidak diimbangi dengan ketepatan waktu menerima gaji.FOTO:ARIESANT/RADAR BEKASI

POJOKJABAR.com, BEKASI – Pegawai berstatus Tenaga Kerja Kontra (TKK) Di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi mempertanyakan honornya yang belum diterima selama dua bulan. Mereka mengeluh lantaran tidak ada informasi dari pihak terkait soal keterlambatan pembayaran honor.

Pegawai TKK yang enggan disebutkan namanya mempertanyakan haknya yang belum dibayarkan oleh pemerintah daerah. Pegawai yang berdinas di Satpol PP Kota Bekasi ini seharusnya mendapatkan haknya setiap bulan sebesar Rp3,2 juta.

“Saat ini kita sudah dua bulan belum gajian, bulan Januari dan bulan Febuari, jadi Rp6,4 juta hak kita belum keluar,” ujarnya.

Lelaki yang sudah beberapa tahun berdinas di Satpol PP ini menuturkan, sebagai penegak perda, pastinya memiliki banyak tantangan dalam menjalankan tugas. Sayangnya, beban pekerjaan tidak sebanding dengan pemberian hak yang semestinya tepat waktu.


“Kita selalu mendapat caci maki dengan masyarakat yang berjualan di Jalan Ngurah Rai, Bekasi Barat, dan Jalan Ir Juanda, Bekasi Timur. Oleh sebab itu kita berharap untuk hak kita jangan sampai telat, karena banyak kebutuhan kita untuk keluarga,” ungkapnya.

Anggota Satpol PP lainnya yang juga enggan disebutkan namanya ini mengaku pernah mendapat pengalaman sampai tiga bulan telat menerima honor. Bahkan menurutnya, pengalaman seperti itu sudah terjadi berkali-kali.

“Saya saja pernah karena sampai tiga bulan honor tidak keluar. Sampai jalan kaki menuju kantor karena tidak punya uang,” katanya.

Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi, Widodo Indrijanto, mengatakan kalau keterlambatan pembayaran honor TKK disebabkan karena lambatnya pengurusan administrasi di masing-masing SKPD.

“Sebenarnya kalau masalah anggaran sudah bisa keluar, namun harus tertib administrasi. Karena dari masing-masing SKPD belum menyerahkan data, sehingga belum dikeluarkan,” katanya.

“Kemungkinan dalam waktu dekat sudah bisa dikeluarkan,” sambungnya. (and)