Tarumajaya Rawan Muncul Sengketa Lahan

Sengketa Tanah ilustrasi
ilustrasi

POJOKJABAR.com, CIKARANG PUSAT – Dari 23 kecamatan se-Kabupaten Bekasi, Tarumajaya menjadi kecamatan yang paling rawan munculnya sengketa lahan. Buktinya, pada 2015 lalu Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) mencatat ada 50 sengketa lahan yang belum selesai di ranah hukum.

Data yang diterima Dispenda berdasarkan pengaduan dari ahli waris. Mereka mempertanyakan soal pergantian nama kepemilikan lahan di Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang dikeluarkan Dispenda.

“Tahun kemarin ada 50 sengketa lahan dari pengaduan masyarakat ditambah tahun ini yang belum terhitung jumlahnya,” kata Kabid Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dispenda Kabupaten Bekasi, Asep Sutendi.

Selain Tarumajaya, beberapa kecamatan lain seperti Sukawangi, Sukatani, dan Sukakarya juga tergolong rawan munculnya sengketa lahan. Kata Asep, banyak ahli waris menuding Dispenda melakukan konspirasi dengan mafia tanah.


Padahal kata dia, ketika ada pemohon dengan berkas lengkap dan mengajukan perubahan nama di SPPT tetap akan diproses, terlepas data tersebut akurat atau tidak.

“Saya sudah capek bolak balik ke Polda untuk dimintai keterangan terkait sengketa tanah, ditudingnya Dispenda konspirasi dengan mafia. Padahal secara prosedur kami (Dispenda) ketika ada dokumen yang masuk ya kita proses penerbitan SPPT-nya berdasarkan keterangan dari kepala desa dan camat,” ungkapnya.

Asep menjelaskan, SPPT yang dikeluarkan Dispenda bukan bukti kepemilikan lahan yang sah. Karena SPPT hanya sebagai bukti pembayaran pajak dan bisa digunakan sebagai salah satu syarat pembuatan sertifikat di BPN.

“Kalau sesuai aturan kalau ada SPPT ganda dalam keadaan sengketa nanti kita SK kan atau surat keterangan sambil menunggu putusan inkrah secara hukum, nanti baru kita legalkan satu SPPT tersebut,” ungkapnya. (dho)