Cegah Tagihan MembengkaK, 351 PJU di Kabupaten Bekasi Dimeterisasi

PJU: Ratusan PJU di Kabupaten Bekasi akan dimeterisasi agar terpantau dan terhindar dari tindakan pencurian arus listrik.FOTO:CF6 /RADAR BEKASI

POJOKJABAR.com, CIKARANG PUSAT – Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Bekasi bakal melakukan meterisasi di 351 Penerangan Jalan Umum (PJU). Karena ratusan penerangan jalan itu selama ini belum terpasang meterisasi dan terhubung langsung ke PLN.

Meterisasi PJU bertujuan untuk mengetahui dan mengontrol jumlah pemakaian listrik. Dengan begitu diyakini pemerintah daerah tidak akan kebobolan saat membayar beban tagihan listrik, seperti tunggakan tagihan listrik yang pernah dialami hingga mencapai Rp1,4 miliar.

“Artinya kalau ada meteran listrik pembayaran kita juga lebih terukur, karena selama ini tagihan listrik selalu besar yaitu penambahannya 10 persen dari tagihan yang ada, tahun 2015 saja kita bayar hingga Rp40 miliar, kalau tidak terukur dan banyak PJU ilegal kita bisa bayar tagihan sampai Rp50 miliar untuk tahun 2016 ini,” ungkap Kabid PJU pada DKP Kabupaten Bekasi, Junardiana Rosa Tijawan.

Selain meterisasi, uapaya lain untuk mencegah membengkaknya beban tagihan listrik juga sedang dilakukan, seperti menyusun Raperda PJU. Nantinya, kata Junardiana, peraturan tersebut akan mengatur soal pemasangan instalasi listrik rumah tangga dan PJU.


“Kita juga sudah mengusulkan dalam Raperda PJU ini seperti penertiban PJU ilegal dan juga memberi sanksi pada oknum-oknum yang mengambil listrik secara ilegal karena selama ini yang menyebabkan biaya tagihan membengkak disebabkan listrik ilegal yang mengambil dari PJU,” tuturnya.

Selain itu, Junardiana juga mempersoalkan pengendara motor atau mobil yang menabrak tiang  PJU baik disengaja atau tidak. Jika sampai tiang PJU sampai rusak, maka pengendara kata dia, harus menggantinya.

“Setiap tiang PJU itu bisa menghabiskan anggaran hingga Rp50 juta bila ditabrak oleh pengendara dan rusak maka yang ganti dan membenarkannya justru pemda dan ini sangat merugikan, biaya anggaran yang dikeluarkan bertambah, makanya kita masukan dalam raperda juga,” ungkapnya.

“Jadi ada sanksinya dan berharap instansi yang lain juga bisa membantu,” lanjutnya. (dho)