Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Bersurat ke Presiden

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Daris
Daris

POJOKJABAR.com, TAMBUN SELATAN – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Daris, mengaku bakal bersurat ke Presiden Joko Widodo. Dalam surat yang akan disampaikan secara langsung itu berisikan soal bagi hasil pajak dari ribuan perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi.

Selama ini Kabupaten Bekasi tidak pernah merasakan pajak dari sekitar lima ribu perusahaan yang tersebar di beberapa kawasan industri di Kabupaten Bekasi. Pajak perusahaan itu lebih banyak diambil oleh pemerintah pusat.

“Kami bangga jadi kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, tapi belum memberikan dampak positif bagi warga, karena pajak perusahan yang hampir Rp100 triliun diambil oleh pusat,” kata Daris.

Dijelaskan Daris, masyarakat Kabupaten Bekasi saat ini rata-rata berpenghasilan Rp2,4 juta per bulan. Jumlah tersebut menurutnya belum sebanding dengan kebutuhan saat ini. Akibatnya angka kemiskinan di Kabupaten Bekasi masih cukup besar yakni mencapai sekitar 35 persen.


Atas dasar itu melalui surat Daris meminta kepada Presiden Joko Widodo memberikan perhatian serius untuk pembangunan Kabupaten Bekasi. Perhatian yang diminta Daris berupa pajak perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi untuk pembangunan daerah.

“Surat terbuka akan disampaikan langsung ke Istana pada pekan ini,” katanya.

Terpisah, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bekasi, Obing Fachruddin justru memiliki pandangan berbeda. Ia menyarankan agar pajak penghasilan dari perusahaan di Kabupaten Bekasi diberikan kepada pekerja yang terkena PHK.

“Satu-satunya jalan perlu ada aksi dalam bentuk usulan agar pemerintah memperhatikan korban PHK,” katanya.

Wakil Ketua Kadin Kabupaten Bekasi, Yaya Ropandi, menambahkan PHK yang dikeluarkan perusahaan sudah terjadi sejak tiga tahun terakhir dan dilakukan secara bertahap. PHK dilakukan karena perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan kalah bersaing.

“Pengurangan karyawan dilakukan sejak tiga tahun lalu, karena perusahaan kalah bersaing dengan produk Cina,” ujarnya.

“Nah ini peran pemerintah memberikan kompetensi dalam bentuk sertifikasi,” tambahnya. (dho)