Komisi D Menilai Salah Tafsir Pungutan Siswa di Sekolah Negeri Kota Bekasi

Syaherallayali

POJOKJABAR.com, BEKASI – Pungutan atau iuran sekolah masih mewarnai di sejumlah sekolah negeri di Kota Bekasi. Kondisi ini, memberatkan bagi sebagian orang tua walimurid, khususnya bagi keluarga kurang mampu.

Komisi D DPRD Kota Bekasi menilai, banyak sekolah negri di Kota Bekasi salah menafsirkan permendikbud No 44 tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama.

Demikian ditegaskan Anggota Komisi D DPRD Kota Bekasi, Syaherallayali. Menurutnya, sekolah negeri harus bebas dari biaya apapun.

”Saat ini sekolah negeri yang ada di Kota Bekasi sudah salah menafsirkan permendikbud No 44 tahun 2012. Padahal yang boleh melakukan pungutan adalah sekolah swasta dan itu juga harus ada kesepakatan dengan orang tua murid,” ujarnya.


Lebih jauh Syaherallayali menambahkan, bahwa Permendikbud No 44 Tahun 2012 itu merupakan revisi dari Permendikbud No 60 Tahun 2011. Revisi sendiri dimaksudkan agar sekolah memungkinkan menerima sumbangan dari orang mampu yang memang ingin membantu kelangsungan pendidikan.

“Kalau yang tahun 2011 itu melarang adanya itu. Kalau yang sekarang diatur ketentuannya. Tapi tidak lantas kemudian melegalkan adanya penarikan sumbangan kepada siswa sekolah negeri,” paparnya.

Syaherallayali  juga mengatakan, selain persoalan salah tafsir, beberapa sekolah negeri di Kota Bekasi diduga  sengaja menggunakan aturan itu untuk dalih melakukan pungutan. Maka dari itu banyak orang tua yang mengeluhkan adanya pungutan sekolah.

Menanggapi hal tersebut Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Kota Bekasi Ujang Tedi mengaku, selama ini tidak ada yang salah tafsir jika ada sekolah SD ataupun SMP Negeri yang melakukan pungutan. Menurutnya, pungutan dan iuran sebenarnya diperbolehkan asalkan ada kesepakatan antara orang tua walimurid dan komite sekolah.

“Sebenarnya pungutan itu dibolehkan jika ada komitmen antara komite, orang tua siswa dan juga kepala sekolah. Sementara kepala sekolah pun tidak boleh ikut dalam pembahasan antara orang tua siswa dan juga komite. Pungutan tersebut yang penting dilakukan secara transparan kegunaannya,” tandasnya. (ran)