Kejari Periksa Mantan Kepala Permas

KADER PKK: Ini dia para kader PKK di Kelurahan Jatimekar yang menjadi korban Pemkot Bekasi, karena harus mengembalikan uang honor yang sudah mereka terima berasal dari APBD 2014.
KADER PKK: Ini dia para kader PKK di Kelurahan Jatimekar yang menjadi korban Pemkot Bekasi, karena harus mengembalikan uang honor yang sudah mereka terima berasal dari APBD 2014.
KADER PKK: Ini dia para kader PKK di Kelurahan Jatimekar yang menjadi korban Pemkot Bekasi, karena harus mengembalikan uang honor yang sudah mereka terima berasal dari APBD 2014.

POJOKSATU.id, BEKASI – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi memeriksa mantan Kepala Pemberdayaan Masyarakat (Permas), Husni Tarigan atas temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terkait pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp17 miliar untuk pembayaran honor 15 ribu kader Posyandu dan Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang belum ada payung hukumnya.

Meski Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi meminta para kader Posyandu dan PKK tersebut untuk mengembalikan uang tersebut, namun Kejari Bekasi tetap melakukan pengumpulan data apakah ada indikasi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Dalam kasus tersebut, Kejari Bekasi sudah memanggil dan meminta keterangan terhadap Husni Tarigan yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi.

“Memang saya dipanggil oleh Kejari Bekasi atas pencairan dana APBD sebesar Rp17 miliar untuk pembayaran honor 15 ribu kader Posyandu dan PKK di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Tapi sifatnya masih sebatas konfirmasi saja,” kata Husni kepada Radar Bekasi, Kamis (27/8).


Husni berkelit, bahwa temuan BPK itu tidak ada unsur kesengajaan, dan hanya keterlambatan payung hukumnya saja pada saat pencairan honor kader Posyandu dan PKK.

“Kan seharusnya, pembayaran honor kader Posyandu dan PKK tahun 2014 itu, sesuai peraturan hanya enam bulan, tapi malah dibayarkan hingga 12 bulan,” ujarnya.

Diakui Husni, sesuai perencanaan anggaran sebelum honor kader Posyandu dan PKK dicairkan, harus ada payung hukumnya. “Kebetulan saya yang membuat perencanaannya, tapi payung hukumnya baru keluar pada Juli 2015, sementara honor kader Posyandu dan PKK sudah dicairkan bulan Juni 2015. Dan itulah yang dinilai BPK menyalahi aturan,” terangnya.

Sedangkan Kasi Intel Kejari Bekasi, Ferly Sarkowi tidak mengetahui adanya pemanggilan dan pemeriksaan terhadap mantan Kepala Permas, Husni Tarigan.

“Saya belum bisa memberi keterangan atas pemeriksaan tersebut. Dan mengenai adanya temuan BPK bahwa pencairan honor kader Posyandu dan PKK itu masi dalam pengumpulan data. Namun jika sudah diekspos, maka harus diusut dan diungkap hingga tuntas,” bebernya.

Diberitakan sebelumnya, BPK merekomendasikan agar Pemkot Bekasi mengembalikan uang sebesar Rp17 miliar kepada negara dari APBD Kota Bekasi tahun 2014 untuk pembayaran honor para kader PKK dan Posyandu karena pencairan honor tanpa payung hukum yang jelas.

Untuk mengembalikan dana tersebut, Pemkot Bekasi meminta kepada sekitar 15 ribu  kader Posyandu dan PKK untuk mengembalikan uang sebesar Rp1,2 juta per orang.

Adapun cara pengembaliannya, Pemkot akan memotong honor para kader Posyandu dan PKK sebesar 50 persen dari honor yang dibayarkan setiap per enam bulan sebesar Rp1,2 juta.

Sekretaris Panitia Kusus (Pansus) V DPRD Kota Bekasi, Solihin menilai, ada  kecerobohan yang dilakukan oleh Pemkot Bekasi, karena pencairan APBD tersebut tidak ada payung hukumnya.

“Kalau saya lihat, pembayaran honor kader Posyandu dan PKK melalui APBD itu ada muatan politis. Dan ini merupakan salah satu indikator kalau Pemkot Bekasi mendapat penilaian Wajib Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK,” tudingnya.

Menurutnya, hal tersebut adalah karena tidak tertib administrasi dan kecerobohan yang dilakukan para pegawai di lingkungan Pemkot Bekasi. Dan yang menjadi korban adalah kader Posyandu dan PKK.

“APBD itu kan uang rakyat, kenapa bisa diambil tanpa ada payung hukum yang jelas. Kami juga sudah membahasnya di Pansus V, dan selanjutnya menyampaikan rekomendasi, sehingga hal seperti ini tidak terulang kembali,” tegas Solihin. (and)