Warga Tolak Pendirian Minimarket

BELUM MEMILIKI IJIN : Sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan minimarket jalan Cemerlang, RT 07, RW 02, Kelurahan Jatibening Baru. Warga setempat menolak pembangunan minimarket tersebut, karena belum memiliki ijin.
BELUM MEMILIKI IJIN : Sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan minimarket jalan Cemerlang, RT 07, RW 02, Kelurahan Jatibening Baru. Warga setempat menolak pembangunan minimarket tersebut, karena belum memiliki ijin.
BELUM MEMILIKI IJIN : Sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan minimarket jalan Cemerlang, RT 07, RW 02, Kelurahan Jatibening Baru. Warga setempat menolak pembangunan minimarket tersebut, karena belum memiliki ijin.

POJOKSATU.id, PONDOKGEDE – Rencana pembangunan minimarket  yang berada Jalan Cemerlang, RT07 RW02, Kelurahan Jatibening Baru, ditolak warga sekitar.  Pasalnya, keberadaan minimarket tersebut nantinya akan menutup mata pencarian pedagang kecil di sekitarnya.

“Warga di sini sudah menolak pembangunan minimarket tersebut, tetapi masih aja dilaksanakan pembangunannya dan sudah berjalan satu bulan dengan kondisi 70 persen,” terang Sari Lubis (45) salah seorang penjual sembako tidak jauh dari pembangunan minimarket Indomaret kepada Radar Bekasi.

Lanjutnya, pembangunan minimarket tersebut  belum memiliki izin mendirikan bangunan dari lingkungan sekitar. Dia meminta adanya ketegasan dari Pemerintah Kota Bekasi melalui dinas terkait. “Mana ketegasan dari dinas terkait pembangunan minimarket yang belum ada izin tersebut,” tambahnya.

Sementara itu, Kasie Trantib Kelurahan Jatibening Baru, Arief mengaku  adanya penolakan dari masyarakat setempat terhadap pembangunan minimarket. Selain itu juga, belum memiliki surat keterangan domisili usaha (SKDU) serta surat izin dari Dinas Tata Kota, Kota Bekasi.


Dia juga mengaku, sudah melayangkan surat teguran kepada pihak minimarket, namun teguran tersebut selalu diabaikan. “Tiga kali surat peneguran kami berikan kepada pihak Indomaret, namun tetap diabaikan,” keluh Arief ketika ditemui di ruang kerjanya.

Menurutnya,  pihak kelurahan tidak memiliki  kewenangan melakukan penyegelan, karena ranahnya  pihak kecamatan, yakni Kasie Trantib dan Linmas sebagai penegak Perda.”Tinggal tunggu aja nantinya apa yang akan dilakukan Kasie Trantib dan Linmas tersebut,” paparnya.

Terpisah, Camat Pondokgede, Chaerul Anwar mengaku belum mendapatkan laporan tersebut. Jika ada laporan dari pihak kelurahan, maka pihaknya akan menindaklanjuti. ”Saya janji secepatnya langsung cek ke lokasi agar masalah itu selesai,” tandasnya. (len)