Lebih dari 10 Provider Nunggak Retribusi

Hudaya
Hudaya
Hudaya

POJOKSATU.id, CIKARANG PUSAT – Pemerintah Kabupaten Bekasi mencatat lebih dari 10 provider yang menunggak membayar retribusi 2014. Akibatnya, Pendapatan Asli daerah (PAD) dari sektor retribusi berkurang sekitar Rp400 juta.

Menunggaknya pembayaran retribusi itu dibenarkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bekasi, Hudaya. Kata dia, ada 10 provider yang masih menunggal pembayaran retribusi 2014.

Dikatakan Hudaya, adanya tunggakan retribusi yang belum dibayarkan membuat target PAD tidak sesuai target. Dari Rp3 miliar yang ditargetkan dari provider, pemerintah daerah hanya mengantongi sekitar Rp2,6 miliar.

“Memang masih ada yang belum bayar terutama perusaha telekomunikasi yang kecil, jumlah lebih dari 10 perusahan,” ucapnya.


Menurut Hudaya, tunggakan retribusi itu sudah diupayakan dengan cara menagih langsung. Namun ia mengeluh kesulitan karena perusahaan penunggak retribusi daerah itu kerap berpindah-pindah kepemilikan perusahaan.

“Kalau yang perusahan besar mereka taat bayar dan kebanyakan perusahan kecil yang susah (bayar),” katanya.

Untuk jangka waktu dekat ini, Diskominfo tidak bisa berbuat banyak untuk mendapatkan setoran retribusi dari provider yang menunggak bayar. Kata Hudaya, pihaknya hanya bisa menunggu revisi Undang-undang yang baru tentang telekomunikasi.

“Jadi memang sekarang ini tidak ada pemasukan PAD dari provider, kita hanya mengeluarkan rekomedasinya saja untuk IMB,” ungkapnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Muhyiddin membenarkan jika ada beberapa provider yang belum membayar retribusi. Namun ia tidak mengetahui secara detil berapa jumlah provider yang belum membayar pajaknya ke pemerintah daerah.

“Iya memang ada. Kalau menunggak membayar pajak nanti bisa disandera, seperti yang terjadi di beberapa perusahaan yang menunggak pajak,” tuturnya. (dho/enr)