Bergelar S1, Tidak Diakui BKD

Rudi Sabarudin
Rudi Sabarudin
Rudi Sabarudin

POJOKSATU.id, BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi terus menggenjot mutu kualitas pendidikan di Kota Bekasi, salah satunya yakni dengan mewajibkan tenaga pendidik memiliki gelar minimal strata satu (S1).

Dari sebanyak 6.423 guru yang ada di Kota Bekasi, sekitar 80 persennya atau 4.912 guru sudah bergelar S1. Selebihnya, berpedidikan D3 atau masih meneruskan pendidikannya ke S1.

Namun ternyata, tidak semua guru berstatus Pegawai Negeri sipil (PNS) diakui oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi. Sebagian guru yang sudah memiliki gelar S1 dan berstatus PNS belum diakui oleh BKD.

Pasalnya, para guru berstatus PNS tersebut ketika mengajukan permohonan masih menggunakan ijazah SMA. Selain itu, usulan ijazah S1 banyak yang ditolak karena tidak liner antara mata pelajaran dan jurusan ijazah.


“Misalnya guru itu saat kuliah mengambil jurusan Ekonomi , tetapi saat mengajar dia mengajar IPA itu yang membuat tidak diaku oleh BKD,” kata kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Rudi Sabarudin kemarin.

Kendati demikian, lanjut Rudi, pihaknya secara bertahap akan membantu guru-guru tersebut agar diakui BKD. Sehingga, nantinya mereka akan mendapatkan haknya yakni Tunjangan Profesi Guru (TPG).

“Guru yang belum diakui oleh BKD akan saya bantu dengan proses bertahap, agar mereka bisa mendapatkan TPG, dan itu memang butuh proses dan diharapkan guru tersebut bisa bersabar,” katanya.

Dia mengaku, masih banyak beberapa guru yang belum memenuhi persyaratannya yakni minimal berpendidikan S1. Meski demikian, pihaknya memberi kesempatan kepada para guru tersebut untuk meneruskan pendidikannya hingga memiliki gelar S1.

“Saat ini guru di Kota Bekasi sudah delapan puluh persen mempunyai gelar S1, dan memang wajib semua guru baik guru SD hingga SMK mempunyai gelar S1 dan tidak boleh lagi guru di Kota Bekasi tamatan akhirnya SMA,” ujarnya. (ran)