Alat Bantu Disabilitas Belum Semua Disalurkan

Agus Darma
Agus Darma
Agus Darma

POJOKSATU.id, BEKASI – Terkait adanya dugaan indikasi penyelewengan anggaran ratusan juta dalam pengadaan fiktif alat bantu disabilitas oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi, karena alasan belum sepenuhnya disalurkan kepada penerima.

Hal itu terungkap ketika ada laporan sejumlah elemen mahasiswa kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi. Karena dalam penyaluran alat bantu disabilitas tersebut diduga fiktif dan disinyalir tidak tepat sasaran.

Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Agus Darma membantah jika instansi yang dipimpinnya melakukan penyaluran secara fiktif, apalagi tidak tepat sasaran.

”Awalnya saya kurang mengetahui adanya indikasi pengadaan fiktif alat disabilitas, namun setelah saya tanya ke Kabid Tenaga Kerja Sosial Kecamatan dan staf, baru memberikan data sesuai dengan bentuk nyata. Karena saya melihat jenis barang dan penerimanya,” ujar Agus.


Namun Agus mengakui dalam pendataan yang masuk pada indikator ketentuan penerima, yakni cacat dan miskin sebanyak 1.125, bantuan yang sudah disalurkan sekitar 225. Termasuk untuk penerima alat bantu disabilitas, dan 25 alat menjahit.

”Kami mengakui jika masih ada masyarakat masuk kategori miskin dan cacat belum menerima alat bantu tersebut, karena anggarannya tidak mencukupi,” kilahnya.

Bahkan kata Agus, untuk tahun 2015 ini tidak ada anggaran untuk bantuan bagi masyarakat penyandang cacat dan miskin. ”Memang kami belum mensosialisasikannya kepada masyarakat. Tapi mudah-mudahan untuk 2016, kami akan kembali memberikan bantuan sesuai dengan anngaran yang disetujui oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dan anggota dewan,” terangnya.

Diberitakan sebelumnya, perwakilan mahasiswa melaporkan Dinsos ke Kejari Bekasi terkait kasus dugaan pengadaan fiktif alat bantu bagi disabilitas disertai sejumlah sejumlah bukti-bukti pendukung.

“Karena adanya pengakuan dari penyandang cacat yang belum menerima alat bantu tersebut, akhirnya kami menelusuri ke alamat yang seharusnya menerima. Ternyata tidak hanya satu orang penyandang cacat yang belum dapat, tapi banyak. Anehnya, ada orang sehat yang dapat dan ada juga alamat penerimanya fiktif,” ucap perwakilan mahasiswa, Hasan Basri yang melaporkan ke Kejari Bekasi dengan nada geram.

Namun dalam berita acara atau laporan penanggung jawab pengadaan barang tersebut, semua alat sudah disalurkan, sehingga diduga kuat ada permainan yang berindikasi tindak pidana korupsi.

Pihaknya berharap, Kejari harus bisa mengungkap kasus dugaan pengadaan alat bantu bagi disabilitas fiktif yang menggunakan anggaran tahun 2014 sebesar Rp174.717.900 dari total pagu anggaran Rp300 juta.

“Kami sudah serahkan sejumlah bukti adanya indikasi korupsi dalam pengadaan fiktif itu kepada Kejari, juga dilampirkan surat pernyataan pihak penerima yang belum menerima alat bantu tersebut. mudah-mudahan Kejari bisa segera memeriksa dan menangkap otak pelaku penggunaan anggaran fiktif itu,” tegasnya. (and)