Tuntutan Apdesi Ada Maksud Tersembunyi

logo-apdesi

POJOKSATU.id, CIKARANG PUSAT – Tuntutan Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bekasi ke pemerintah daerah dianggap ada kepentingan lain. Tuntutan berupa pengembalian anggaran 10 persen yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) itu disinyalir hanya akal-akalan saja.

Demikian dikatakan  Wakil Ketua Forum Badan Pemusyawaratan Desa (FBD) Kabupaten Bekasi, Arul Nazaruddin. Kata dia, ada udang di balik batu dalam tuntutan pengembalian 10 persen ADD yang diajukan Apdesi.

Atau dengan kata lain, sambung Arul, tuntutan itu memiliki tujuan lain yakni memuluskan upaya kepala desa incumbent agar bisa berkuasa kembali di pilkades berikutnya.


“Otomatis ketika anggaran pilkades di ADD sebesar 10 persen itu dihapuskan, dana pilkades akan dibebankan ke calon kepala desa, sehingga memberatkan calon tersebut untuk maju,” katanya.

Arul seolah memahami tujuan dari tuntutan Adpesi tersebut. Bahkan ia memprediksi jika calon kepala desa di pilkades berikutnya nanti akan tergusur oleh incumbent dengan dalih kalah cost politik. Sehingga desa yang melaksanakan pilkades akan kembali dipimpin oleh kepala desa terpilih yang tidak memiliki potensi terbaik.

“Nah ini yang kami khawatirkan atas tuntutan Apdesi itu, tuntutannya tidak sepenuhnya untuk pembangunan desa,” ucapnya.

Bukan hanya itu, Arul mengaku juga merasa curiga jika potongan dana untuk pilkades dihapus, seperti yang diinginkan Apdesi. Karena pemotongan dana tersebut sudah diatur dalam Perbup sejak Kabupaten Bekasi dipimpin oleh Bupati Sa’duddin. Ia menduga ada oknum yang ingin mengubah persentase anggaran pilkades melalui ADD.

Bahkan ia menduga ADD yang telah dicairkan sebesar 50 persen beberapa waktu lalu ada penyimpangan penggunaannya jika di desa tersebut tidak ada pembangunan atau kegiatan sama sekali.
“Pasca ADD itu dicairkan, kalau tidak ada kegiatan indikasinya anggaran tersebut disalahgunakan,” tudingnya.

Namun Arul mendukung upaya yang dilakukan asosiasi kepala desa itu jika tujuannya benar-benar untuk kesejahteraan desa.
“Kalau misalkan Apdesi meminta anggaran 10 persen dari ADD untuk pilkades dihapus, ya untuk apa saja anggaran itu, harus diperjelas peruntukannya,” tambahnya.

Sebelumnya, Apdesi Kabupaten Bekasi menuntut pengembalian 10 persen anggaran yang dipotong dari ADD untuk keperluan pilkades. Alasannya karena pemotongan anggaran tersebut tidak diberlakukan di daerah lainnya.

Apdesi meminta bupati untuk mengembalikan potongan ADD tersebut. Jika tidak, asosiasi itu mengancam bakal menempuh jalur hukum. (dho)