Syarat Penuhi Tuntutan Apdesi

Neneng Hasanah Yasin
Neneng Hasanah Yasin
Neneng Hasanah Yasin

POJOKSATU.id, CIKARANG PUSAT – Tuntutan Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bekasi mendapat sinyal positif dari Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin. Perempuan itu siap mengabulkan tuntutan Apdesi jika mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Kalau misalkan dari BPKP mau dicairkan ya kita cairkan, kita sih no problem,” kata Neneng saat ditemui usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Senin (24/8).

Saat ini, Neneng mengaku sedang mempelajari tuntutan dari Apdesi yang menginginkan agar potongan dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10 persen dikembalikan ke kas daerah. Namun ia menolak jika anggaran 10 persen tersebut dikatakan dipotong untuk keperluan pilkades.

“Bahasa pemotong itu kurang bagus ya,” katanya.
Menurut Neneng, potongan 10 persen dari ADD tersebut untuk pelaksanaan pilkades agar ada persiapan dalam menghadapi hajatan desa tersebut. Karena untuk pelaksanaan pilkada pun, kata dia, menerapkan sistem persiapan anggaran melalui APBD.


“Sekarang, Kabupaten Bekasi mau menghadapi Pilkada kan memakai APBD, sementara desa punya pemerintah ya harus mempersiapkan juga yaitu dari ADD, kalau tidak ada persiapan dari saat ini tidak akan cukup,” katanya.

“Kalau pas hari H uangnya tidak cukup bagaimana? Atau ADD-nya dikemanakan?” sindirnya.

Sebelumnya, Apdesi Kabupaten Bekasi berencana menggugat pemerintah daerah terkait pemotongan 10 persen anggaran dari ADD untuk pelaksanaan pilkades. Asosiasi itu menuntut agar pihak pemerintah daerah mengembalikan anggaran tersebut jika tidak ingin dibawa ke ranah hukum.

Adanya pemotongan anggaran dari ADD dianggap sudah menimbulkan gejolak di bawah. Pengurus Apdesi juga menilai jika tingkat kesejahteraan masyarakat masih kurang sehingga pemotongan ADD tersebut dianggap kurang tepat.

Apdesi Kabupaten Bekasi melayangkan surat ke bupati Bekasi dengan nomor : 07/DPC-APDESI/VII/2015. Dalam surat tersebut dikatakan  kalau Apdesi Kabupaten Bekasi memohon agar potongan 10 persen dari ADD untuk pembiayaan pilkades dikembalikan.

Berdasarkan Undang-undang RI nomor 6 tahun 2014 pasal 34 ayat 6 tentang desa menyebutkan jika pilkades dibiayai atau dibebankan kepada APBD kabupaten atau kota. (dho)