Praktisi Hukum: Kinerja Kejari Bekasi Lamban

DIPASANGI SEGEL: Meski Kejaksaan Negeri Bekasi sudah menyita tanah yang di atasnya dibangun Perumahan Bekasi Timur Regency 5 yang merupakan aset Pemkot Bekasi, tapi bangunan atau rumah yang ada belum juga dibongkar. ARIESANT/RADAR BEKASI
DIPASANGI SEGEL: Meski Kejaksaan Negeri Bekasi sudah menyita tanah yang di atasnya dibangun Perumahan Bekasi Timur Regency 5 yang merupakan aset Pemkot Bekasi, tapi bangunan atau rumah yang ada belum juga dibongkar. ARIESANT/RADAR BEKASI
DIPASANGI SEGEL: Meski Kejaksaan Negeri Bekasi sudah menyita tanah yang di atasnya dibangun Perumahan Bekasi Timur Regency 5 yang merupakan aset Pemkot Bekasi, tapi bangunan atau rumah yang ada belum juga dibongkar. ARIESANT/RADAR BEKASI

POJOKSATU.id, BEKASI – Belum tertangkapnya aktor utama penjual lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sumurbatu, Gatot Suteja (GS) oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi yang dipimpin oleh Enen Saribanon, menjadi pertanyaan besar publik, khususnya dari praktisi hukum, Naupal Alrasyid.

Bahkan dari pihak swasta, yakni pengembang perumahan Bekasi Timur Regency (BTR) yang merupakan pembeli aset milik  Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.

Padahal, dua dari tiga tersangka yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Bekasi dalam kasus itu sudah ditahan oleh Kejari, yakni Camat Bantargebang, Nurtani (N) dan Kasi Ekbang Kecamatan Bantargebang, Sumiati (S), sementara GS yang merupakan aktor utama masih bebas berkeliaran.

Praktisi hukum, Naupal Alrasyid sangat menyayangkan lambannya kinerja Kejari Bekasi yang tak kunjung bisa menangkap GS, padahal sudah berapa bulan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejari Bekasi.


“Masa seorang GS yang merupakan seorang PNS tidak bisa ditangkap oleh Kejari Bekasi? Seorang menteri saja dengan mudah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kalau sudah diduga melakukan kejahatan korupsi,” sindirnya.

Naupal juga menyayangkan sikap Kejari Bekasi yang terlebih dahulu menahan N dan S. “Seharusnya N dan S itu jadi tersangka tidak di awal, melainkan setelah adanya pengungkapan siapa yang menjual dan pembeli,” tukasnya.

Sebagai pengamat hukum, Naupal berpendapat, di birokrat itu camat dan lurah punya tanggung jawab untuk melayani masyarakat, seharusnya tidak ada indikasi korupsi. Menurut dia, adanya kesalahan pada administrasi seharusnya dilakukan penyelidikan terhadap pihak swasta, dalam hal ini pengembang perumahan Bekasi Timur Regency.

”Ya kalau menurut saya, penahanan N dan S itu kurang kuat, tapi jika ada percobaan melawan hukum dan indikasi menghilangkan barang bukti, mungkin bisa dilakukan penahanan sementara. Sehingga nantinya bisa putus di pengadilan. Kejari Bekasi juga harus melakukan pengungkapan secara transparan kepada pengembang, karena dalam hal ini mereka diuntungkan,” beber Naupal.

Pria yang selalu tampil necis ini juga mempertanyakan, kenapa GS saat diperiksa dan begitu kalah dalam pra peradilan di Pengadilan Negeri (PN) Bekasi, tidak langsung ditahan oleh Kejari Bekasi. Sedangkan Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Bekasi, Ery Syarifah menambahkan, meski sudah menahan dua tersangka penjualan TPU Sumurbatu, namun pihaknya tidak berhenti melakukan pengembangan untuk memeriksa pihak swasta, dalam hal ini pengembang BTR.

”Kami masih terus akan memeriksa pihak pengembang, yakni pejabat  BTR yang sudah melakukan pembelian  tanah yang sudah berstatus aset Pemkot Bekasi ini,” janjinya.

Namun dirinya enggan menjawab saat ditanya kapan dan siapa nama pejabat dari pihak BTR yang akan diperiksa untuk kepentingan pengembangan kasus penjualan lahan TPU Sumurbatu. (and)