KPU Tak Bisa Sosialisasi Tatap Muka

SOSIALISASI : KPU Jawa Barat memberikan sosialisasi kepada KPU kota dan kabupaten. KPU Kabupaten Bekasi saat ini belum bisa melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan pilkada karena anggaran yang belum tersedia.
SOSIALISASI : KPU Jawa Barat memberikan sosialisasi kepada KPU kota dan kabupaten. KPU Kabupaten Bekasi saat ini belum bisa melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan pilkada karena anggaran yang belum tersedia.
SOSIALISASI : KPU Jawa Barat memberikan sosialisasi kepada KPU kota dan kabupaten. KPU Kabupaten Bekasi saat ini belum bisa melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan pilkada karena anggaran yang belum tersedia.

POJOKSATU.id, CIKARANG PUSAT – KPU Kabupaten Bekasi belum bisa melakukan sosialisasi secara tatap muka mengenai tahapan atau pelaksanaan Pilkada 2017 mendatang. Pasalnya, hingga saat ini penyelenggara pesta demokrasi itu belum memiliki anggaran untuk kegiatan tersebut.

Demikian dikatakan Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Idham Holik. Kata dia, pihaknya masih menjalankan agenda koordinasi dengan Muspida terkait persiapan pilkada nanti.

Dikatakan Idham, jika sosialisasi untuk sementara tidak bisa dilakukan secara tatap muka, maka opsi lain yang bakal dilakukan yakni dengan cara memberikan informasi tentang aturan dan rencana tahapan pilkada ke partai politik.

“Sosialisasi bisa dalam bentuk distribusi atau sharing file aturan ke partai politik,” ujarnya.


“Karena saat ini KPU Kabupaten atau kota yang melaksanakan Pilkada 2017 belum memiliki anggaran sosialisasi tatap muka,” tambahnya.

Agenda KPU Kabupaten Bekasi, sambung Idham, saat ini mengikuti bimbingan teknis terkait penyelenggaraan pilkada bagi KPU kabupaten dan kota se-Jawa Barat.

“Mulai hari ini sampai besok, KPU Jabar akan menjelaskan beragam peraturan KPU mulai dari tahapan dan program pilkada sampai pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara pasangan calon,” paparnya.

Masih Idham, KPU Jabar menegaskan bahwa KPU kabupaten dan kota se-Jawa Barat wajib mentaati seluruh aturan dan tidak boleh mengikuti dinamika politik lokal dalam melaksanakan pilkada.

“Aturan wajib jadi pedoman teknis dalam penyelenggaraan Pilkada,” katanya. (neo)