Kabid Dinsos Tantang Kejari

Ferly Sarkowi
Ferly Sarkowi
Ferly Sarkowi

POJOKSATU.id, BEKASI – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi belum juga memproses laporan dari mahasiswa yang sudah menyerahkan bukti dugaan pengadaan fiktif alat bantu bagi disabilitas oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi.

“Kami belum bisa memberi komentar terkait laporan dari mahasiswa atas dugaan pengadaan fiktif alat bantu bagi disabilitas oleh Dinsos,” ucap Kasi Intel Kejari Bekasi, Ferly Sarkowi kepada Radar Bekasi, Senin (24/8).

Sementara itu, Kabid Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinsos, Rita Hartati mengklaim, bahwa pihaknya sudah memberikan seluruhnya alat bantu disabilitas kepada yang berhak menerimanya, dengan ketentuan para penyandang cacat yang tidak mampu.

Kata dia, untuk pendataan penyaluran alat bantuan tersebut, pihaknya  bekerja sama dengan pihak kecamatan dan kelurahan yang dikoodinir oleh Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PMS).


“Untuk pendataan itu kami serahkan kepada pihak kecamatan, kelurahan yang bekerja sama dengan tenaga sosial di wilayah masing-masing. Sedangkan Dinsos hanya yang menghimpun data untuk mengeluarkan bantuan,” bebernya saat dihubungi Radar Bekasi, Senin (24/8).

Bahkan Rita mengaku siap diperiksa untuk dimintai keterang terkait penyaluran alat bantu bagi disabilitas yang diduga fiktif itu.

“Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) penyaluran alat bantu bagi disabilitas ini ada di Kasi PMKS yang posisinya di bawah saya, namun dalam hal ini saya juga mempunyai kapasitas untuk memberikan informasi. Jadi karena untuk kebenaran, saya siap untuk diperiksa Kejari Bekasi,” tantangnya.

Sementara itu, Hasan Basri, perwakilan mahasiswa yang melaporkan Dinsos ke Kejari Bekasi membeberkan, pihaknya sudah melakukan observasi langsung kepada penerima alat bantu disabilitasi.

“Berdasarkan data yang kami temukan di lapangan, banyak penerima alat bantu disitabilitas itu tidak tepat sasaran, bahkan satu orang cacat kaya mendapat, cacat miskin tidak menerima tiga, sehat menerima 11, data fiktif (nama atau alamat fiktif) 12, serta yang menerima mesin jahit, penerima cacat miskin tujuh, cacat kaya empat, cacat tidak menerima tiga, sehat menerima tiga, data fiktif (nama atau alamat fiktif) delapan,” bebernya.

Tapi sebelum itu, para mahasiswa sudah melaporkan Dinsos ke Kejari Bekasi terkait kasus dugaan pengadaan fiktif alat bantu bagi disabilitas dengan membawa sejumlah bukti. Hasan mengungkapkan, awalnya mereka tidak merasa curiga kalau pengadaan fiktif alat bantu bagi penyandang disabilitas itu.

“Karena adanya pengakuan dari penyandang cacat yang belum menerima alat bantu tersebut, akhirnya kami menelusuri ke alamat yang seharusnya menerima. Ternyata tidak hanya satu orang penyandang cacat yang belum dapat, tapi banyak. Anehnya, ada orang sehat yang dapat dan ada juga alamat penerimanya fiktif,” ucap Hasan dengan nada geram.

Namun dalam berita acara atau laporan penanggung jawaban pengadaan barang tersebut, semua alat sudah disalurkan, sehingga diduga kuat ada permainan yang berindikasi tindak pidana korupsi.

Pihaknya berharap, Kejari harus bisa mengungkap kasus dugaan pengadaan alat bantu bagi disabilitas fiktif yang menggunakan anggaran tahun 2014 sebesar Rp174.717.900 dari total pagu anggaran Rp300 juta.

“Kami sudah serahkan sejumlah bukti adanya indikasi korupsi dalam  pengadaan fiktif itu kepada Kejari, juga dilampirkan surat pernyataan pihak penerima yang belum menerima alat bantu tersebut. mudah-mudahan Kejari bisa segera memeriksa dan menangkap otak pelaku penggunaan anggaran fiktif itu,” imbuhnya. (and)