Kejari Didesak Ungkap Pengadaan Fiktif Dinsos

KELUAR KANTOR: Seorang warga keluar dari Kantor Dinas Sosial Kota Bekasi yang berada di Jalan Ir Juanda, Bekasi Timur. ARIESANT/RADAR BEKASI
KELUAR KANTOR: Seorang warga keluar dari Kantor Dinas Sosial Kota Bekasi yang berada di Jalan Ir Juanda, Bekasi Timur.  ARIESANT/RADAR BEKASI
KELUAR KANTOR: Seorang warga keluar dari Kantor Dinas Sosial Kota Bekasi yang berada di Jalan Ir Juanda, Bekasi Timur. ARIESANT/RADAR BEKASI

POJOKSATU.id, BEKASI – Elemen mahasiswa kembali mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi dan Inspektorat untuk bisa mengungkap pengadaan fiktif alat bantu bagi disabilitas yang diduga dilakukan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi.

Salah satu elemen mahasiswa, Hasan Basri mengungkapkan, pihaknya sudah memberikan data terkait adanya dugaan pengadaan fiktif tersebut ke Kejari Bekasi.

“Dalam data tersebut dengan jelas bahwa Dinsos mencoba mencairkan dana untuk pengadaan alat bantu bagi disabilitas melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa ada Keputusan Walikota (Kepwal),” beber Hasan.

Menurutnya, tanpa persetujuan wali kota, Dinsos tidak bisa mencairkan APBD untuk pengadaan barang atau kegiatan tertentu. “Itu sudah jelas menyalahi aturan. Maka dalam hal ini, Inspektorat harus lebih teliti dalam melakukan verifikasi tertib administrasi, karena pada pengadaan alat bantu disibilitas bagi penyandang cacat sudah tidak beres. Yang menerima tidak tepat sasaran, serta yang harusnya menerima malah tidak menerima,” sesalnya.


Hasan berharap, jika Kejari Bekasi dan Inspektorat bisa bekerja sama, akan lebih mudah untuk pengungkapan dugaan penyelewengan anggaran. Pasalnya, kewenangan Inspektorat terbatas dan tidak bisa memberikan sanksi apalagi menahan. Sehingga untuk bisa membuat efek jera, Inspektorat bisa menyuplai data untuk menangkap para pelaku korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.

“Kami sepenuhnya berharap kepada Kejari Bekasi selaku lembaga hukum untuk memproses dan menindaklanjuti indikasi korupsi ini,” tegas Hasan.

Sebelumnya, Kepala Inspektorat, Cucu Syamsudin mengaku belum mengetahui adanya kasus dugaan pengadaan fiktif alat bantu bagi disabilitas yang dilakukan oleh Dinsos Kota Bekasi.

“Pada saat verifikasi administrasi pengeluaran anggaran tidak ditemukan kesalahan, sehingga kami  belum mengetahui adanya indikasi pada penyalahgunaan anggaran,” kata Cucu saat dihubungi Radar Bekasi, akhir pekan lalu.

Menurut Cucu, kalau memang ada laporan ke Inspektorat, pihaknya akan melakukan pemeriksaan khusus (riksus). “Selama ini kami rutin melakukan pemeriksaan laporan administrasi. Namun jika ada muncul permasalahan seperti dugaan pengadaan fiktif, kami siap melakukan riksus,” janjinya.

Tapi sebelum itu, para mahasiswa sudah melaporkan Dinsos ke Kejari Bekasi terkait kasus dugaan pengadaan fiktif alat bantu bagi disabilitas dengan membawa sejumlah bukti. Hasan mengungkapkan, awalnya mereka tidak merasa curiga kalau pengadaan fiktif alat bantu bagi penyandang disabilitas itu.

“Karena adanya pengakuan dari penyandang cacat yang belum menerima alat bantu tersebut, akhirnya kami menelusuri ke alamat yang seharusnya menerima. Ternyata tidak hanya satu orang penyandang cacat yang belum dapat, tapi banyak. Anehnya, ada orang sehat yang dapat dan ada juga alamat penerimanya fiktif,” ucap Hasan dengan nada geram.

Namun dalam berita acara atau laporan penanggung jawaban pengadaan barang tersebut, semua alat sudah disalurkan, sehingga diduga kuat ada permainan yang berindikasi tindak pidana korupsi.

Pihaknya berharap, Kejari harus bisa mengungkap kasus dugaan pengadaan alat bantu bagi disabilitas fiktif yang menggunakan anggaran tahun 2014 sebesar Rp174.717.900 dari total pagu anggaran Rp300 juta.

“Kami sudah serahkan sejumlah bukti adanya indikasi korupsi dalam
pengadaan fiktif itu kepada Kejari, juga dilampirkan surat pernyataan pihak penerima yang belum menerima alat bantu tersebut. mudah-mudahan Kejari bisa segera memeriksa dan menangkap otak pelaku penggunaan anggaran fiktif itu,” harap Hasan.

Sementara Kasi Pidana Khusus Kejari Bekasi, Ery Syarifah mengaku belum melihat bukti-bukti yang diserahkan oleh para mahasiswa.

“Kalau memang sudah ada laporan dari mahasiswa atau masyarakat  dilengkapi bukti-bukti indikasi adanya dugaan korupsi dalam pengadaan tersebut, kami akan menindaklanjutinya. Tapi sebelumnya akan mengumpulkan data-data pendukung, setelah datanya sudah lengkap, baru kami lakukan penyelidikan untuk mengungkapnya,” terang Ery. (and)