F-Golkar Nilai Perpu Pikada Rentan Konfli ke Depan

ILUSTRASI : Ratusan PNS Kota Bekasi tengah melakukan rutin setiap senin. Ketua KPPI Kota Bekasi, Ratu Tatu SUKARSIH meminta agar PNS tidak berafiliasi terhadap salah satu pasagan calondi Pikada 2017 nanti
ILUSTRASI : Ratusan PNS Kota Bekasi tengah melakukan rutin setiap senin. Ketua KPPI Kota Bekasi, Ratu Tatu  SUKARSIH meminta agar PNS tidak berafiliasi terhadap salah satu pasagan calondi Pikada 2017 nanti
ILUSTRASI : Ratusan PNS Kota Bekasi tengah melakukan rutin setiap senin. Ketua KPPI Kota Bekasi, Ratu Tatu SUKARSIH meminta agar PNS tidak berafiliasi terhadap salah satu pasagan calondi Pikada 2017 nanti.

POJOKSATU.id, BEKASI – Fenomena munculnya calon tunggal dalam pelaksanaan pilkada serentak menimbulkan beragam reaksi. Beberapa kalangan mendesak pemerintah untuk mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang (Perpu) untuk menjawab fenomena tersebut.

Menanggapi hal tersebut, anggota fraksi Golkar DPRD Kota Bekasi, Daryanto meminta pemerintah mengkaji betul persoalan penerbitan Perpu tersebut.

Menurutnya, harus ada kajian mendalam berkaitan dengan Perpu itu. Ia tidak ingin keberadaan Perpu justru menimbulkan persoalan kelak dikemudian hari.

“Ya, sebaiknya dikaji dulu secara mendalam. Tidak bisa pemerintah asal menerbitkan Perpu,” kata dia.


Sebagai gambaran kata dia, Perpu diharapkan dapat mengatur bahwa jika hanya ada calon tunggal dalam sebuah pilkada. Calon bersangkutan langsung saja ditetapkan atau calon bersangkutan melawan tong kosong.

“Kalau itu perlu dikeluarkan, efeknya bukan sekarang. Tapi, pada pelaksanaan tahapan pilkada selanjutnya. Bisa jadi calon tunggal makin banyak karena ada kompromi antara incumbent dengan kekuatan lain,” ujarnya.

Daryanto menjelaskan, undang-undang yang ada saat ini pada dasarnya sudah bagus. Dimana jika ada daerah yang hanya ada calon tunggal maka pilkada di daerah tersebut diundur.

“Pada praktiknya dari ratusan pilkada hanya ada tujuh daerah saja yang calonnya tunggal. Artinya ini bukan fenomena luar biasa,” terang dia lagi.

Dirinya menolak dengan tegas rencana pemerintah yang ingin mengeluarkan Perpu Pilkada. Hal ini lantaran tidak ada situasi yang mendesak untuk dikeluarkannya Perpu.

“Tidak ada kegentingan yang memaksa untuk pelaksanaan pilkada, jadi buat apa dikeluarkan Perpu,” ungkapnya.

Kata dia, pihaknya meminta semua mengikuti Peraturan KPU (PKPU) Nomor 12 Tahun 2015 yang menyebutkan jika hingga pendaftaran tambahan masih terdapat calon tunggal, pilkada di daerah tersebut  akan ditunda hingga gelombang berikutnya atau yang terdekat yaitu pada Februari 2017.

“Kan sudah buat peraturan UU tersebut, jika hanya ada satu calon kepala daerah yang mendaftar maka pilkada di daerah tersebut ditunda. Harusnya ikuti saja peraturan tersebut,” jelasnya.

Dirinya menduga, jika pemerintah sampai mengeluarkan Perpu tersebut hanya untuk kepentingan parpol tertentu, bukan untuk kepentingan seluruh parpol.

“Jika Perpu ini dikeluarkan seperti calon PDIP yang hanya mendaftarkan, berarti sendirian dong PDIP bertarung. Perppu jangan hanya untuk kepentingan satu calon saja, terapkan saja UU yang sudah ada,” sambung Daryanto.(sar)