Inspektorat Tidak Tahu Pengadaan Fiktif Dinsos

KELUAR KANTOR: Seorang warga keluar dari Kantor Dinas Sosial Kota Bekasi yang berada di Jalan Ir Juanda, Bekasi Timur. ARIESANT/RADAR BEKASI
KELUAR KANTOR: Seorang warga keluar dari Kantor Dinas Sosial Kota Bekasi yang berada di Jalan Ir Juanda, Bekasi Timur.  ARIESANT/RADAR BEKASI
KELUAR KANTOR: Seorang warga keluar dari Kantor Dinas Sosial Kota Bekasi yang berada di Jalan Ir Juanda, Bekasi Timur. ARIESANT/RADAR BEKASI

POJOKSATU.id, BEKASI – Kepala Inspektorat, Cucu Syamsudin mengaku belum mengetahui adanya kasus dugaan pengadaan fiktif alat bantu bagi disabilitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi.

“Pada saat verifikasi administrasi pengeluaran anggaran tidak ditemukan kesalahan, sehingga kami  belum mengetahui adanya indikasi pada penyalahgunaan anggaran,” kata Cucu saat dihubungi Radar Bekasi, Jumat (21/8).

Menurut Cucu, kalau memang ada laporan ke Inspektorat, pihaknya akan melakukan pemeriksaan khusus (riksus). “Selama ini kami rutin melakukan pemeriksaan laporan administrasi. Namun jika ada muncul permasalahan seperti dugaan pengadaan fiktif, kami siap melakukan riksus,” janjinya.

Seperti diberitakan sebelumnya, para mahasiswa melaporkan Dinsos ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi terkait kasus dugaan pengadaan fiktif alat bantu bagi disabilitas dengan membawa sejumlah bukti. Salah satu perwakilan mahasiswa, Hasan Basri mengungkapkan, awalnya mereka tidak merasa curiga kalau pengadaan fiktif alat bantu bagi penyandang disabilitas itu.


“Karena adanya pengakuan dari penyandang cacat yang belum menerima alat bantu tersebut, akhirnya kami menelusuri ke alamat yang seharusnya menerima. Ternyata tidak hanya satu orang penyandang cacat yang belum dapat, tapi banyak. Anehnya, ada orang sehat yang dapat dan ada juga alamat penerimanya fiktif,” ucap Hasan dengan nada geram.

Namun dalam berita acara atau laporan penanggung jawaban pengadaan barang tersebut, semua alat sudah disalurkan, sehingga diduga kuat ada permainan yang berindikasi tindak pidana korupsi.

Pihaknya berharap, Kejari harus bisa mengungkap kasus dugaan pengadaan alat bantu bagi disabilitas fiktif yang menggunakan anggaran tahun 2014 sebesar Rp174.717.900 dari total pagu anggaran Rp300 juta.

“Kami sudah serahkan sejumlah bukti-bukti adanya indikasi korupsi dalam  pengadaan fiktif itu kepada Kejari, juga dilampirkan surat pernyataan pihak penerima yang belum menerima alat bantu tersebut. mudah-mudahan Kejari bisa segera memeriksa dan menangkap otak pelaku penggunaan anggaran fiktif itu,” harap Hasan.

Sementara Kasi Pidana Khusus Kejari Bekasi, Ery Syarifah mengaku belum melihat bukti-bukti yang diserahkan oleh para mahasiswa.

“Kalau memang sudah ada laporan dari mahasiswa atau masyarakat  dilengkapi bukti-bukti indikasi adanya dugaan korupsi dalam pengadaan tersebut, kami akan menindaklanjutinya. Tapi sebelumnya akan mengumpulkan data-data pendukung, setelah datanya sudah lengkap, baru kami lakukan penyelidikan untuk mengungkapnya,” terang Ery.

Saat Radar Bekasi ingin menanyakan kasus pengadaan fiktif alat bantu bagi disabilitas tersebut kepada Kepala Dinsos Kota Bekasi, Agus Darma melalui handphone-nya, tidak direspon, termasuk pertanyaan melalui pesan singkat atau SMS.

“Kadisnya sedang cuti, nanti kalau bapak (Agus Darma) sudah masuk, mas datang lagi aja,” saran salah satu staf di kantor Dinsos yang tidak mau namanya ditulis. Sebelumnya, salah satu penyandang cacat, Karyoto warga Jalan H Nawi, Jatimakmur mengaku belum pernah menerima bantuan alat dari pihak Dinsos Kota Bekasi.

“Padahal saya sudah tercatat di Dinsos, tapi sampai saat ini saya tidak pernah menerima alat bantu itu yang sebelumnya pernah dijanjikan. Bahkan saya sudah mempertanyakan melalui surat dilengkapi pengantar dari RT/RW tempat saya tinggal,” ucapnya. (and)