Sanksi Sosial bagi Partai Tak Usung Kader

Yaya Ropandi
Yaya Ropandi
Yaya Ropandi

POJOKSATU.id, CIKARANG PUSAT – Di beberapa daerah yang dijadwalkan menggelar pilkada terpaksa ditunda lantaran hanya ada calon tunggal. Hal itu membuat pemerintah pusat mengambil langkah untuk merevisi Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang pilkada.

Dari sekian banyak materi yang bakal dibahas dan dipersiapkan oleh pemerintah pusat di antaranya ialah sanksi bagi partai politik yang tidak mengusung bakal calon di pilkada. Menanggapi hal itu, Ketua Bappilu DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi, Yaya Ropandi mengaku tak sependapat.

Menurut dia, jika menerapkan sanksi untuk partai politik harus diketahui paramaternya terlebih dulu. Karena jika asal menerapkan punishment, kata dia, maka tidak akan efektif.

“Kalau diberikan sanksi, parameternya apa nanti. Kan agak sulit juga kalau diberikan sanksi untuk partai politik,” ujarnya.


Jika pemerintah pusat bersama DPR RI ingin memberikan sanksi, kata Yaya, yang tepat ialah sanksi sosial dari pemilih. Karena tidak ada partisipasi dari salah satu partai yang memiliki banyak kursi bisa menimbulkan opini kalau partai itu tidak amanah.

Kata Yaya, ketika konstituen sudah mempercayakan kader partai untuk masuk menjadi anggota DPRD maka bisa diartikan kalau masyarakat memiliki harapan besar supaya partai itu mengusung kader terbaiknya sebagai kepala daerah melalui pilkada.

“Biar masyarakat yang menilai bagaimana pilihan mereka, sehingga akan ada sanksi sosial nantinya dari masyarakat,” tambahnya.

Yaya merasa khawatir jika minimnya partisipasi akan membawa dampak buruk di kalangan masyarakat, terutama yang terkatagori pemilih. Karena kata dia, bisa saja pemilih merasa kecewa dan enggan untuk mendukung partai politik di pesta demokrasi. (neo)