Nuryadi: Jangan-jangan Jabatan Ketua DPRD yang Dicopot

Nuryadi Darmawan
Nuryadi Darmawan
Nuryadi Darmawan

POJOKSATU.id, BEKASI – Akibat asal berbicara menyikapi perseteruan antar pimpinan Komisi D, Ketua DPRD Kota Bekasi, Tumai hampir dipastikan bakal mendapat sanksi dari partainya.

Kader senior PDIP, Rian Oscard mengatakan, pernyataan Tumai yang akan ada pembahasan serius mengenai wacana pergantian Ketua Komisi D tidak pantas dilontarkan ke publik, terlebih kepada media massa.

Melalui selulernya, Rian yang kini menjabat sebagai salah satu Ketua Departemen di DPP PDIP mengecam terhadap sikap arogansi Tumai. Bahkan, Rian mengancam yang bersangkutan bakal mendapat sanksi dari DPP karena tidak sejalan dengan instruksi Ketua Umum PDIP.

“Persoalan internal partai tidak boleh dibawa keluar. Arahan ketua umum seperti itu, dan itu sama saja berupaya untuk memecah belah partai,” jelasnya kepada awak media, Kamis (20/8).


Kata dia, bahwa seluruh kader PDIP tidak boleh bertengkar di hadapan publik. Apabila ada masalah yang menyangkut kader, menurutnya DPC harus menyelesaikannya di internal masing-masing. Namun, apabila tidak mampu menyelesaikannya, maka dipersilakan untuk mengadu ke DPD.

Jika seperti itu, sambung dia, Tumai dianggap tidak layak menjadi kader partai karena berbicara di luar kapasitasnya. “Dia itu sekretaris DPC, semestinya tahu cara penyelesaian masalah. Jika DPC tidak mampu harus dibawa ke DPD bukan sesumbar di media massa,” tukasnya mengecam.

Menanggapi rumor tersebut, Ketua Komisi D DPRD Kota Bekasi, Nuryadi Darmawan mengaku siap menerima keputusan partai dalam bentuk apapun, termasuk menanggalkan jabatannya. Hanya saja, persoalan adanya pergantian posisi harus dibarengi dengan rasional dan aturan partai.

“Soal pencopotan jabatan saya sebagai petugas partai selalu siap, jangankan nanti, hari ini atau bahkan detik ini saya siap dicopot jika memang partai menghendaki,” papar Nuryadi, Kamis (20/8).

Meski demikian, Nuryadi mempertanyakan alasan Ketua DPRD atas pergantian dirinya. Sebab, mengenai interpelasi, lanjut Nung, itu atas arahan fraksi yang menginstruksikannya untuk menggalang interpelasi terkait PPDB Online.

“Apa saya harus dicopot karena menjalankan amanah partai. Saya komitmen berjuang untuk mengusung hak interpelasi. Hingga detik keputusan Bamus, saya lantang berbicara interpelasi bagi PDIP adalah harga mati, karena hal itu menyangkut perbaikan pendidikan di Kota Bekasi,” ungkapnya menyayangkan pernyataan Ketua DPRD.

Kendati begitu, ia mengembalikan sepenuhnya pada partai dan masyarakat untuk menilai kinerjanya selama menjabat sebagai Ketua Komisi. Sebab, persoalan tersebut hanya sebagai bentuk upaya untuk memecah belah partainya.

“Kita mesti jeli dalam menyikapi persoalan, jangan asal bicara tanpa mengindahkan konstitusi partai.

Jangan-jangan nanti rekomendasi pencopotan itu untuk pergantian Ketua DPRD karena tidak mendukung penuh dalam menyukseskan interpelasi yang semestinya menjadi tanggungjawab besar ketua dewan yang berasal dari PDIP,” tukas Nuryadi seraya menjelaskan ketika rapat bamus Tumai terkesan menjalin konspirasi untuk mempercepat dan menggiring agar interpelasi gagal. (sar)