Dinsos Tak Punya Data PSK

MANGKAL : Seorang PSK sedang mangkal di Jalan Raya Imam Bonjol, Cibitung. Disinyalir pascalebaran jumlah PSK bertambah, namun Dinsos Kabupaten Bekasi belum melakukan pendataan.
MANGKAL : Seorang PSK sedang mangkal di Jalan Raya Imam Bonjol, Cibitung. Disinyalir pascalebaran jumlah PSK bertambah, namun Dinsos Kabupaten Bekasi belum melakukan pendataan.
MANGKAL : Seorang PSK sedang mangkal di Jalan Raya Imam Bonjol, Cibitung. Disinyalir pascalebaran jumlah PSK bertambah, namun Dinsos Kabupaten Bekasi belum melakukan pendataan.

POJOKSATU.id, CIKARANG PUSAT – Jumlah Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kabupaten Bekasi diprediksi mengalami peningkatan pascalebaran kemarin. Namun pemerintah daerah belum mengambil tindakan untuk mengatasi hal itu, termasuk pendataan.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bekasi, Edi Rochyadi mengakui jika hingga kini pihaknya belum melakukan pendataan terhadap PSK. Bahkan ia juga mengakui jika dinasnya tidak memiliki data jumlah PSK yang akurat.

Menurut Edi, keberadaan tempat remang-remang di beberapa titik belum meresahkan masyarakat. Sehingga pihaknya merasa belum perlu untuk melakukan penertiban.

Namun jika memang diperlukan, maka kata dia, perlu ada tim khusus untuk menertibkan tempat atau warung remang-remang. Tim tersebut terdiri dari dinasnya dan Satpol PP.


“Harus dibentuk timnya dulu untuk melakukan penertiban,” ucapnya.

Disinggung di mana saja titik-titik lokasi yang menjadi sasaran bagi PSK untuk bermukim di Kabupaten Bekasi, Edi tak memahaminya karena tidak ada data yang dimiliki.

“Insya Allah secepat mungkin kita akan data kembali PSK di Kabupaten Bekasi,” kilahnya.
Terpisah, Akademisi Unisma Bekasi, Munir Abas mengatakan, pemerintah daerah semestinya tidak berpangku tangan melihat menjamurnya tempat prostitusi. Jika tempat-tempat yang disinyalir sebagai lokasi prostitusi bermunculan sejurus dengan masuknya PSK baru agar secepatnya dilakukan pendataan dan penertiban.

“Jadi hemat saya lakukan pendataan dan memprotek masalah sosial yang ada di Kabupaten Bekasi, memang ini juga berurusan dengan perut dan pekerjaan harus ada juga jalan keluarnya,” ungkapnya.

Menurut Munir, Dinas Sosial memiliki peran penting terhadap persoalan penyakit masyarakat. Dengan kata lain, dinas tersebut harus beraksi dan memiliki solusi untuk mengatasi PSK.

“Memang Dinas Sosial mempunyai pekerjaan yang banyak terkait sosial tetapi ada yang bisa terlihat nyata dan menjadi prioritas salah satunya juga PSK,” tuturnya. (dho)