Aspelindo Surati Kementerian LH

Budiyanto
Budiyanto
Budiyanto

POJOKSATU.id, CIKARANG PUSAT – Asosiasi Pengusaha Limbah Industri (Aspelindo) Kabupaten Bekasi merasa keheranan dengan munculnya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan limbah non B3. Karena menurut pengurus asosiasi tersebut hanya di Kabupaten Bekasi saja ada regulasi yang mengatur tentang izin limbah non B3.

“Sementara di daerah lain tidak ada izin mengenai limbah non B3, yang ada hanya limbah B3 saja,” ucap Sekjen Aspelindo Kabupaten Bekasi, Budiyanto.

Menurut Budiyanto, dalam regulasi perizinan limbah non B3 terlihat adanya simpang siur kebijakan. Seperti, kata dia, untuk kategori barang ada yang dimasukan ke dalam kategori limbah B3. Sementara sepengetahuan dia, limbah tersebut tidak tergolong kategori limbah B3.

Merasa adanya ketidakberesan dalam hal perizinan pengelolaan limbah di Kabupaten Bekasi, Aspelindo berencana menyurati Kementerian Lingkungan Hidup (LH). Bahkan jika dimungkinkan, organisasi ini bakal membawa persoalan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).


“Kalau tidak direvisi atau dihapuskan kami siap ke PTUN untuk menguji kembali perda ini,” katanya.

Menurut Budi, munculnya regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah tidak selalu menguntungkan seluruh pihak. Ia mengajak seluruh pihak terutama pengusaha limbah untuk bersatu menyelesaikan persoalan tersebut agar tidak menjadi korban kebijakan pemerintah daerah.

Aspelindo sudah membentuk tim kuasa hukum untuk mengatasi seperti persoalan tersebut. Menurut dia, tim kuasa hukum dibutuhkan karena ke depan tantangan bagi pengusaha limbah bakal semakin berat.

“Kenaikan dolar juga berpengaruh pada usaha limbah karena komponen besi juga ikut naik,” ucapnya. (dho)