Dinsos Diduga Kesandung Pengadaan Fiktif

KELUAR KANTOR: Seorang warga keluar dari Kantor Dinas Sosial Kota Bekasi yang berada di Jalan Ir Juanda, Bekasi Timur, Selasa (18/8). ARIESANT/RADAR BEKASI
KELUAR KANTOR: Seorang warga keluar dari Kantor Dinas Sosial Kota Bekasi yang berada di Jalan Ir Juanda, Bekasi Timur, Selasa (18/8).  ARIESANT/RADAR BEKASI
KELUAR KANTOR: Seorang warga keluar dari Kantor Dinas Sosial Kota Bekasi yang berada di Jalan Ir Juanda, Bekasi Timur, Selasa (18/8). ARIESANT/RADAR BEKASI

POJOKSATU.id, BEKASI – Presidium Mahasiswa Bekasi menduga ada praktik korupsi dalam pengadaan alat pijat dan bantu seperti menjahit dan membatik serta alat pijat shiatsu melalui Dinas Sosial (Dinsos). Sebab, kebanyakan penyandang cacat belum menerima alat bantu, yang disinyalir kuat pengadaannya fiktif atau pemberiannya tidak tepat sasaran.

”Kami dengan tim sudah mengkroscek alamat-alamat penerima pengadaan barang dari Dinsos, tapi pada kenyataannya banyak yang belum menerima. Bahkan ada orang sehat yang mendapatkan alat bantu yang seharusnya diberikan kepada penyandang cacat,” ujar Samba kepada Radar Bekasi.

Pihaknya sedang mengumpulkan data terkait adanya indikasi korupsi dalam pengadaan alat bantuan oleh Dinsos. “Kalau datanya sudah lengkap, kami akan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Jawa Barat, agar dilakukan penyelidikan indikasi korupsi,” terangnya.

Samba menjelaskan, dari pagu anggaran Rp300 juta, sebesar Rp174.717 juta dari tahun anggaran 2014, digunakan untuk pembelian tiga jenis alat bantu tersebut.


Namun CV Shasa Jaya sebagai perusahaan yang mendapat pengadaan alat mesin jahit, ternyata bergerak dalam bidang bahan bangunan. “Dari perusahaan tersebut sudah jelas tidak sesuai dengan bidangnya. Sehingga ada indikasi terjadi permainan untuk mencari keuntungan. Dan yang anehnya, anggaran tahun 2014 kenapa sampai saat ini para penyandang cacat tak kunjung menerima,” ucapnya heran.

Sementara itu salah satu penyandang cacat, Karyoto warga Jalan H Nawi, Jatimakmur mengaku kalau dirinya belum menerima alat bantu apa pun dari Dinsos.

”Saya sudah tercatat di Dinsos, tapi sampai saat ini belum mendapat alat bantu yang sebelumnya pernah dijanjikan. Oleh karena itu, saya mempertanyakannya dengan cara mengurus surat pengantar dari RT RW,” terangnya.

Saat Radar Bekasi ingin menanyakan adanya tudingan dugaan korupsi tersebut kepada Kepala Dinsos, Agus Darma, namun handphone Agus tidak dijawab, begitu juga dengan pertanyaan melalui pesan singkat(SMS) tidak dibalas. (and)