Abrasi Melahap Daratan Muaragembong

(Ilustrasi) Abrasi di Kampung Bungin, Muara Gembong. (Dok. Radar Bekasi)
HANCUR : Rumah warga di Kampung Bungin, Muaragembong ini hancur secara perlahan akibat abrasi. Menurut catatan DPPK Kabupaten Bekasi, tingkat kerusakan yang disebabkan abrasi selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.ARIESANT/RADAR BEKASI
HANCUR : Rumah warga di Kampung Bungin, Muaragembong ini hancur secara perlahan akibat abrasi. Menurut catatan DPPK Kabupaten Bekasi, tingkat kerusakan yang disebabkan abrasi selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.ARIESANT/RADAR BEKASI

POJOKSATU.id, CIKARANG PUSAT- Derita yang dialami warga Muaragembong seperti tak ada akhirnya. Pasalnya, meski hidup dalam bayang-bayang ancaman abrasi, namun belum juga ada tindakan nyata dari para pemangku jabatan.

Abrasi atau pengikisan daratan akibat gelombang laut terus terjadi di kecamatan yang berada di utara Kabupaten Bekasi itu. Bahkan berdasarkan data dari Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan (DPPK) Kabupaten Bekasi, sedikitnya ada tujuh perairan pantai yang kini dalam ancaman abrasi.

Tujuh perairan pantai tersebut berada di Kampung Muarapecah, Muarabesar, Muaramati, Mauaragobah, Muarabendera, Muarabeting, dan Muarabungin. Dari seluruh perairan itu, tingkat kerusakan yang disebabkan abrasi seluas sekitar 59,5 hektar di tahun ini.

Kepala Bidang Kelautan pada DPPK Kabupaten Bekasi, Nani Yunarti mengatakan, meluasnya tingkat kerusakan daratan di Muaragembong karena ulah oknum yang tak bertanggung jawab. Oknum tersebut melakukan penebangan hutang mangrove secara serampangan dan melakukan penambangan pasir secara ilegal.


“Ini (kerusakan karena abrasi) mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya,” ucapnya.

Sementara ini, pemerintah daerah baik di tingkat kabupaten, provinsi dan pusat termasuk perusahaan hanya sebatas melakukan penanaman kembali tanaman mangrove. Sayangnya, aksi penebangan hutang mangrove secara serampangan dan penambangan pasir ilegal terus terjadi dan tak terbendung.

DPPK Kabupaten Bekasi mencatat, sejak 2001 sudah sebanyak 865.550 tanaman mangrove yang ditanam di perairan Muaragembong. Namun tingkat kerusakan karena abrasi terus meluas lantaran tak adanya punishment terhadap penebang hutang mangrove dan penambang pasir ilegal.

“Ya memang kalau masih ada penebangan liar tidak akan terselesaikan (persoalan abrasinya) malah semakin berkurang (hutan mangrovenya),” kata Nani.

Data yang dimiliki DPPK soal tingkat kerusakan pesisir Muaragembong akibat abrasi akan dilaporkan ke pemerintah provinsi. Paling tidak, kata Nani, ada solusi terbaik untuk mengatasi persoalan tersebut oleh pemerintah provinsi.

“Data ini akan kami laporkan ke provinsi dengan harapan ada solusi dari sana terkait banyaknya kerusakan pantai,” pungkasnya. (dho)