Tunjangan Triwulan Diterima Sebulan

Rudi Sabarudin
Rudi Sabarudin
Rudi Sabarudin

POJOKSATU.id, BEKASI – Hendi, salah seorang tenaga guru honorer yang mengajar di SMK Karya Guna Bekasi ini tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya, ketika menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang diterima setiap tiga bulan sekali (triwulan).

Pasalnya, tunjangan yang seharusnya diterima sekitar Rp1,6 juta ini ternyata tidak sepenuhnya diterima. Dia hanya menerima satu bulan saja, yakni Rp533 ribu.

Dia semakin terkejut, saat triwulan kedua tunjangan profesi guru honorer nilainya sama dengan triwulan yang pertama. Yang membuat lebih kecewa, tunjangan tersebut diberikan tidak pernah tepat waktu alias terlambat.

“Pada triwulan pertama cuma turun senilai untuk satu bulan, dan untuk triwulan kedua pun cuma untuk satu bulan,” katanya penuh kecewa.


Penasaran dengan kondisi tersebut, dia mencoba menghubungi beberapa teman seprofesi di daerah lain. Namun, mereka menerima TPG nilainya sesuai yang diharapkan, yakni tiga bulan full.

“Saya coba cek ke teman-teman guru yang ada di luar Bekasi, seperti di Bogor dan Depok, ternyata mereka menerima sertifikasi itu full tiga bulan,” ujarnya.

Karena tidak menerima uang sertifikasi dengan penuh, dia lantas mendatangi Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk meminta penjelasan terkait pencairan uang sertifikasi, namun jawaban yang diterimanya kurang memuaskan dirinya.

“Kalau sertifikasi kan memang dari pusat, tetapi saya coba menanyakan ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi, mungkin dinas dapat menjelaskan. Waktu itu jawaban yang saya terima dari dinas, katanya tidak ada masalah, ini semakin membuat saya bingung, tidak ada masalah tetapi kenapa turunnya sertifikasi tidak penuh,” paparnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Rudi Sabarudin mengatakan, TPG untuk non PNS diberikan dari pusat langsung ke rekening guru yang bersangkutan. Akan tetapi, untuk triwulan satu dan dua masih ada beberapa guru yang menerima tunjangan kurang bulan atau tidak dibayar full enam bulan, dikarenakan dari operator sekolah kurang centang di kolom bulan pada aplikasi.

Kondisi ini, kata Rudi sudah diketahui oleh pusat karena laporan dari masing-masing kota dan kabupaten masih menunggu format untuk pengusulan kembali sisa kekurangan bulan tersebut.

“Jadi untuk TPG sudah dijelaskan di dalam PP No 74 tahun 2008. Dan semua sudah diatur dengan jelas sebagaimana mestinya,” ungkapnya. (ran)