Apindo Kritik BPMPPT

Lidya Fransiska
Lidya Fransiska
Lidya Fransiska

POJOKSATU.id, CIKARANG PUSAT – Kepengurusan perizinan di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Bekasi dikritik oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Pasalnya, hingga kini masih ada pengusaha yang mengeluh sulitnya mengurus perizinan meski lembaga tersebut sudah menerapkan sistem satu pintu.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Apindo Kabupaten Bekasi, Darwoto. Kata dia, untuk mengurus perizinan hingga kini masih berbelit-belit.

“Masih banyak pengusaha yang kesulitan dalam mengurus perizinan untuk keperluan usahanya,” katanya.

Menurut Darwoto, berbelitnya proses perizinan di BPMPPT disebabkan karena belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP). Standar tersebut dibutuhkan agar dalam membuat perizinan menjadi tepat waktu.


“Jadi harus ada SOP, dan ini sangatlah penting,” katanya.

Darwoto merasa khawatir jika proses perizinan yang terus berbelit-belit menyebabkan investor enggan menanamkan modalnya. Jika hal itu terjadi, maka akan berdampak buruk bagi pemerintah daerah.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Lydia Fransiska menganggap jika perlu adanya peraturan daerah yang mengatur tentang penanaman modal terpadu untuk memudahkan pengusaha. Karena berdasarkan ketentuan dari pusat, kepengurusan perizinan harusnya dibuat lebih mudah dan bisa dilakukan secara online agar lebih transparan.

“Mereka (pengusaha) bisa ngecek dari hulu hingga hilir perizinan dengan online dan ini bisa memudahkan,” ucapnya.

Dikatakan Lydia, naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang perizinan sudah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun ini. Rencananya, dalam waktu dekat pihaknya bakal mengundang dinas terkait untuk mengetahui kesiapan dari system perizinan online yang bakal diterapkan.

“Kalau ini berjalan kan juga bisa meningkatkan PAD begitu juga trasparansi bisa terlihat,” ungkapnya. (dho)