Oknum Sekwan Diduga Manipulasi Data

PERJALANAN DINAS: Suasana paripurna di Kantor DPRD Kota Bekasi, Jumat (14/8). Dalam paripurna tersebut DPRD Kota Bekasi meminta untuk membahas perjalanan dinas fiktif.ARIESANT/RADAR BEKASI
PERJALANAN DINAS: Suasana paripurna di Kantor DPRD Kota Bekasi, Jumat (14/8). Dalam paripurna tersebut DPRD Kota Bekasi meminta untuk membahas perjalanan dinas fiktif.ARIESANT/RADAR BEKASI
PERJALANAN DINAS: Suasana paripurna di Kantor DPRD Kota Bekasi, Jumat (14/8). Dalam paripurna tersebut DPRD Kota Bekasi meminta untuk membahas perjalanan dinas fiktif.ARIESANT/RADAR BEKASI

POJOKSATU.id, BEKASI – Oknum Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Bekasi, diduga melakukan manipulasi angka perjalanan dinas Anggota Dewan pada 2014 lalu.  Akibatnya, anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas tersebut harus mengembalikan uang.

Hal ini dilontarkan anggota Fraksi Demokrat, Ronny Hermawan, saat  sidang Paripurna Kebijakan Umum Anggaran Pelapon Pemerintah Sementara (KUAPPAS), Jumat kemarin.

Menurutnya, proses perjalanan dinas anggota dewan dilakukan oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) sebagai Pengguna Anggaran (PA). Namun, sayangnya tidak tertib administrasi hingga merugikan anggota dewan.

“Jadi real cost berdasarkan kuitansi dari pihak penerbangan biaya tiket pesawat yaitu untuk pergi Rp 731.642 dan pulang Rp 993.257 jadi totalnya Rp 1.724.899, sedangkan di kuitansi yang dibuat oleh Sekwan angkanya Rp 2.173.930 jadi selisihnya Rp 449.031, jadi hal ini kan ada permainan untuk menggelembungkan penggunaan anggaran, tetapi nantinya yang disalahkan anggota dewannya. Sehingga hal ini harus dievaluasi sebab kita sebagai lembaga legislatif merasa dirugikan,” ucap Ronny saat melakukan instruksi pada sidang paripurna DPRD Kota Bekasi.


Ronny menyesalkan adanya oknum staf Sekwan yang diduga melakukan kelalaian serta kesengajaan memanipulasi angka perjalanan dinas. Akhirnya masyarakat menyangka anggota dewan yang melakukannya setelah ada temuan dari  Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

“Padahal kejadian selisihnya sudah berlangsung lama, harusnya pihak Sekwan memperbaikinya sehingga tidak merugikan anggota dewan lagi. Bayangkan saja jika satu kali perjalanan dinasnya selisihnya Rp 449.031 dan dikali satu tahun berapa uang itu harus dikembalikan anggota dewan padahal yang salah adalah pihak pengguna anggaran dan PPK-nya,” ungkapnya.

Sementara itu,  Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu mengatakan, ke depan dalam melakukan pengelolaan administrasi keuangan  harus lebih akuntabel, dan cermat termasuk selisih dalam proses perjalanan dinas dewan.

“Kita akan melakukan evaluasi yang nantinya melibatkan Inspektorat, Sekwan dan Sekda mengkoordinasikan selisih perjalanan dinas. Sehingga nantinya dapat dijelaskan ke publik. Saya  sepakat dan sependapat dengan bapak Ronny terkait perbaikan dan tertib administrasi, bahwa setelah selesai menjabat anggota dewan tidak lagi dirisaukan dengan proses seperti ini,” ungkasnya. (and)