Rohim Keluhkan Minimnya Jatah Pajak Industri

Rohim Mintareja
Rohim Mintareja
Rohim Mintareja

POJOKSATU.id, CIKARANG PUSAT- Wakil Bupati (Wabup) Bekasi Rohim Mintareja mengeluhkan minimnya bagi hasil antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dari sektor penerimaan pajak ekspor impor. Dari setoran pajak hingga Rp8 triliun pertahun ke pemerintah pusat, Kabupaten Bekasi hanya kecipratan kurang dari Rp2 triliun.

Menurut Rohim, setoran sektor pajak ke pemerintah pusat dengan jatah yang diterima Kabupaten Bekasi berbanding terbalik.

“Pembagian hasil ke daerah seharusnya diperbesar karena kawasan industri adanya di wilayah pemerintah daerah (Kabupaten Bekasi),” ucapnya.

Dijelaskan Rohim, selama ini pemerintah daerah hanya mendapatkan pemasukan dari izin perusahaan dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) saja. Sementara hasil pajak dari PPH disetorkan ke pemerintah pusat dengan nilai mencapai Rp70 triliun per tahun. Sementara Kabupaten Bekasi hanya bisa gigit jari.


“Artinya kalau pembagian hasilnya besar (ke Kabupaten Bekasi) pembangunan daerah juga bisa dipercepat,” katanya.

Persoalan minimnya jatah Kabupaten Bekasi dari sektor pajak industri, kata Rohim, karena Undang-undang yang menyebutkan soal bagi hasil tidak dijalankan.  Masalah itu, kata dia, akan menjadi agenda utama pemerintah daerah untuk disampaikan ke pemerintah pusat.

Dia berharap ke depan ada perubahan bagi hasil yang bisa diterima pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. (dho)