Potongan 10 Persen untuk Pilkades Menuai Persoalan

Abdilah Majid
Abdilah Majid
Abdilah Majid

POJOKSATU.id, CIKARANG PUSAT- Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bekasi mempersoalkan potongan 10 persen dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang diperuntukan pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades). Potongan anggaran itu dinilai gugur karena pelaksanaan pilkades sudah diatur dalam Undang-undang Desa nomor 6 tahun 2014.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bekasi, Abdilah Majid menganggap jika potongan 10 persen dari ADD untuk pilkades sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup). Menurut dia, peraturan tersebut tidak menabrak Undang-undang Desa yang di dalamnya menyebut pemilihan kepala desa dibiayai APBD kota dan kabupaten.

Dijelaskan Abdilah, perbup tentang pelaksanaan pilkades berdasarkan usulan dari tim yang terdiri dari kepala desa dan camat. Sementara 10 persen dari ADD, kata dia, bukan dipotong, melainkan untuk pembiayaan pelaksanaan pilkades.

“Jadi para calon kan tidak semuanya mampu maka anggaran itu untuk membantu jalannya pemilihan kepala desa,” ucapnya.


Jika Apdesi keukeuh mempersoalkan 10 persen ADD untuk pilkades, kata Abdilah, seharusnya mengajukan keberatan. Dengan demikian pihaknya bisa melakukan peninjauan kembali terkait persoalan tersebut.

“Kami tetap tanggapi permintaan Apdesi dan lakukan kajian kembali,” ujarnya.

Apdesi Kabupaten Bekasi diketahui tidak hanya mempersoalkan anggaran pelaksanaan pilkades yang diambil dari ADD sebesar 10 persen. Namun perkumpulan kepala desa itu juga akan meminta laporan pertanggungjawaban darii pemerintah daerah terkait anggaran 10 persen tersebut. (dho)