Mungkinkah JPU Ajukan Banding?

TUNGGU SIKAP : Kejari Cikarang masih pikir-pikir untuk menentukan sikap atas putusan Pengadilan Tipikor yang menjatuhkan vonis lebih ringan dari pada tuntutan JPU terhadap empat terdakwa kasus korupsi pengadaan genset RSUD Kabupaten Bekasi
TUNGGU SIKAP : Kejari Cikarang masih pikir-pikir untuk menentukan sikap atas putusan Pengadilan Tipikor yang menjatuhkan vonis lebih ringan dari pada tuntutan JPU terhadap empat terdakwa kasus korupsi pengadaan genset RSUD Kabupaten Bekasi
TUNGGU SIKAP : Kejari Cikarang masih pikir-pikir untuk menentukan sikap atas putusan Pengadilan Tipikor yang menjatuhkan vonis lebih ringan dari pada tuntutan JPU terhadap empat terdakwa kasus korupsi pengadaan genset RSUD Kabupaten Bekasi

POJOKSATU.id, CIKARANG PUSAT – Kejaksaan Negeri (Kejari) Cikarang tak ingin melepaskan kasus korupsi pengadaan mesin genset RSUD Kabupaten Bekasi meski sudah melewati tahap vonis pengadilan. Sebaliknya, kejari bakal mempertimbangkan langkah selanjutnya seperti mengajukan banding.

Kepala Kejari Cikarang, Muhamad Teguh Darmawan mengatakan, meski vonis sudah diputuskan namun bukan berarti proses pengadilan selesai. Jaksa Penuntut Umum (JPU) kini masih memikirkan untuk langkah selanjutnya.

Kata Teguh, langkah selanjutnya antara menerima putusan pengadilan, mengajukan banding atau pikir-pikir. Namun menurut dia, kemungkinan langkah yang bakal diambil yakni pikir-pikir. Karena vonis pengadilan dianggap berbanding jauh dengan tuntutan JPU.

“Setiap agenda persidangan, kalau agendanya putusan hakim atau vonis itu jaksa maupun penasehat hukum diberikan tujuh hari untuk berpikir, dalam artian untuk melihat apakah JPU  menerima atau banding,” katanya.


Hasil dari persidangan kasus korupsi pengadaan genset RSUD akan dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat secara tertulis. Kata Teguh, jika banding yang diajukan JPU ditolak, pihaknya bakal melanjutkan ke tahap kasasi.

“Kalau banding tidak terima naik lagi ke kasasi, kalau sudah kasasi baru selesai. Kita mengajukan sikap apa nanti, ini masih belum final. Jadi kalau kita melakukan upaya hukum, perkara ini belum selesai,” tuturnya.

Sebelumnya, empat terdakwa dalam kasus korupsi pengadaan genset RSUD Kabupaten Bekasi divonis satu tahun penjara dan denda Rp50 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Bandung, Jawa Barat, Rabu (12/8) kemarin.

Satu dari empat terdakwa itu merupakan mantan Direktur RSUD Kabupaten Bekasi, Sahroni. Seorang lagi diketahui seorang PNS Kabupaten Bekasi yang juga memiliki jabatan di RSUD.

Sedangkan dua terdakwa lainnya yakni Roslin dan Humpol Ojak Sigalingging merupakan rekanan dan dari RSUD dalam kasus pengadaan mesin genset. Roslin dikenakan uang pengganti Rp30 juta, dan jika terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan maka harta bendanya disita untuk dilelang, atau diganti dengan pidana penjara selama sebulan.

Begitu juga dengan Humpol Ojak Sigalingging. Ia dikenakan uang pengganti Rp250 juta, dan jika tak mampu membayarnya dalam kurun waktu sebulan, maka harta bendanya akan disita untuk dilelang atau dipidana selama sebulan. (neo)