Oknum Camat Nitip Siswa

MONITORING: Tim Monitoring saat melakukan sidak ke SMPN 2 Kota Bekasi kemarin. Mereka melakukan kroscek data pasca PPDB Online.
MONITORING: Tim Monitoring saat melakukan sidak ke SMPN 2 Kota Bekasi kemarin. Mereka melakukan kroscek data pasca PPDB Online.
MONITORING: Tim Monitoring saat melakukan sidak ke SMPN 2 Kota Bekasi kemarin. Mereka melakukan kroscek data pasca PPDB Online.

POJOKSATU.id, BEKASI – Meskipun Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Bekasi dilakukan secara online murni, namun ada saja oknum pejabat pemerintahan yang mencoba menitipkan siswa melalui jalur ‘belakang’.

Hal ini diakui oleh ketua PGRI Kota Bekasi, Yana Suptiana. Dia mengaku, ada oknum camat yang mencoba merayunya untuk bisa menitipkan siswa ke salah satu sekolah negeri di Kota Bekasi. ”Kami tidak bisa menerimanya, karena aturannya sudah jelas Kota Bekasi menerapkan PPDB Online 100 persen murni,” tegasnya.

Sementara itu, tim monitoring yang dibentuk Disdik Kota Bekasi sudah mulai melakukan monitoring ke sejumlah di Kota Bekasi, kemarin. Tim tersebut terdiri dari unsur Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Dewan Pendidikan, PGRI dan BMPS.

Tim dibagi menjadi tiga wilayah, untuk wilayah Bekasi Timur yakni ke SMPN 11 Kota Bekasi, SMKN 6 Kota Bekasi, SMPN 32 Kota Bekasi dan terakhir di SMPN 2 Kota. Mereka memeriksa apakah sekolah tersebut memenuhi kuota atau justru lebih.


“Dari pagi hingga terakhir di SMPN 2 kota Bekasi tidak terjadi permasalahan, hanya saja kita lihat selama monitoring itu lemahnya sistem jaringan saat PPDB berlangsung. Dan memang ini bukan kesalahan dari pihak sekolah, melainkan lemahnya sistem jaringan yang dimiliki oleh pihak Telkom,” kata Ketua tim monitoring, Asep.

Lebih jauh Asep menambahkan, bahwa yang dimaksud lemah sitem jaringan adanya penambahan satu orang, karena porsentasinya jika dikalikan angka yang ganji maka hasil akhirnya lebih satu, misalnya 396 siswa saat dihitung melalui jaringan maka akan lebih satu, dan itu tidak ada masalah karena memang sistem yang lemah saat PPDB.

“Jadi kami anggap hasil akhir lebih satu itu tidak ada masalah, akan tetapi ini akan menjadi laporan kami ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi agar tahun depan sistem jaringan online bisa lebih baik lagi, dan kami menginginkan hitungan hasil akhir sama agar tidak menjadi kecurigaan masyarakat terhadap sekolah,” paparnya. (mif/ran)