Kapolres Imbau Anggotanya Tidak Menolak Laporan Masyarakat

Kombes Pol Daniel Bolly Tafiona
Kombes Pol Daniel Bolly Tafiona
Kombes Pol Daniel Bolly Tafiona

POJOKSATU.id, BEKASI- Kapolresta Bekasi Kota, Kombes Pol Daniel Bolly Tafiona meminta kepada petugas yang piket di Sentra Pelayanan (SPK) Kepolisian Terpadu (SPKT) Polresta Bekasi Kota untuk memberi pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya, termasuk dalam pembuatan laporan.

“Namanya laporan dari masyarakat itu tidak boleh dipersulit apalagi ditolak. Kecuali laporan tersebut tidak dilengkapi bukti-bukti pendukung. Misalnya masalah penyerobotan tanah, itu harus ada bukti kepemilikan dan saksi yang mengetahui sejarah tanah yang dilaporkan,” ujarnya.

Hal ini bermula dari laporan keluarga ahli waris Kempot bin Siin bersama kuasa hukumnya terkait dugaan penyerobotan tanah oleh Oman Sunandi yang dijadikan sebagai pasar liar dan dikelola PT Oman Jaya.

“Awalnya kami sudah membuat laporan, tapi ditolak oleh petugas SPKT Polresta Bekasi Kota dengan alasan tidak ada pidananya. Padahal sudah jelas, kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya.


Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana,” beber kuasa hukum Kempot bin Siin, Zulkifli Lubis kepada Radar Bekasi.

Karena merasa tidak puas, kuasa hukum ahli waris (Kempot bin Siin) berusaha mendatangi bagian Satuan Reskrim unit Harta Benda (Harda) Polresta Bekasi Kota, dan diterima oleh Kepala Unit (Kanit) Sat Reskrim Harda, AKP Seto, dengan memberikan berupa bukti kepemilikan dan keterangan tanah yang sudah dikuasai Oman Sunandi.

“Kami sudah memberikan data itu satu minggu yang lalu, tapi belum ada perkembangan dari Sat Reskrim Harda Polresta Bekasi Kota. Sehingga kami merasa kesulitan untuk membuat laporan secara resmi,” kata Zulkifli kepada Radar Bekasi, Rabu (12/8).

Sementara Kanit Sat Reskrim Harda Polresta Bekasi Kota, AKP Seto mengakui jika pihaknya sudah menerima bundelan berkas dari kuasa hukum ahli waris Kempot bin Siin. Akan tetapi pihaknya belum bisa melakukan penyelidikan, sebab belum ada laporan resmi.

“Kami juga sedang melakukan pendalaman data yang diberikan kuasa hukum ahli waris Kempot bin Siin, namun untuk penyelidikan belum bisa dilakukan. Karena belum ada laporan secara resmi terkait adanya dugaan penyerobotan tanah tersebut,” terang Seto saat disambangi Radar Bekasi, di kantornya, Selasa (11/8).

Menanggapi hal itu, Kapolresta Bekasi Kota Kombes Pol Daniel Bolly Tafiona melarang anggotanya untuk menolak setiap laporan dari masyarakat.

“Kami tidak akan menolak laporan dari masyarakat, tapi harus mengikuti prosedur yang sudah ada. Sebab, jika pelapor tidak ada bukti legal kepemilikan tanah, itu akan menyulitkan petugas untuk melakukan penyelidikan,” terang mantan Kasubdit VI Ditipdeksus Bareskrim Polri ini. (and)