F-PDIP Lanjut ke PTUN

RAMAI: Seminggu Dibuka Kantin Pemkot yang berada di Gedung Dibaleka mulai jadi tempat favorit baru PNS untuk makan siang.
TERUS : DPC PDIP Kota Bekasi siap meneruskan perjuangannya membatalkan Keputusan Wali Kota (Kepwal) yang dinilai mengangkangi Peraturan Gubernur (Pegub) Jabar dalam Konferensi Pers nya belum lama ini.
TERUS : DPC PDIP Kota Bekasi siap meneruskan perjuangannya membatalkan Keputusan Wali Kota (Kepwal) yang dinilai mengangkangi Peraturan Gubernur (Pegub) Jabar dalam Konferensi Pers nya belum lama ini.

POJOKSATU.id, BEKASI – Setelah gagal memparipurnakan interpelasi PPDB Online, Fraksi PDI Perjuangan Kota Bekasi mengaku tidak akan berhenti sampai di sini. Fraksi PDIP tetap akan melanjutkan perjuangannya dengan mengajukan gugatan ke PTUN.

Ketua DPC PDIP Kota Bekasi, Anim Imamudin mengatakan, kegagalan di hasil Badan Musyawarah (Bamus) tidak membuat PDIP patah semangat, meskipun ditinggalkan oleh sejumlah fraksi yang semula turut ikut menjadi inisiator interpelasi PPDB Online.

“Hasil bamus bukan hasil akhir dari perjuangan. Kami tetap komitmen jika Kepwal PPDB Online melanggar Pergub, kami akan PTUN kan,” katanya kepada awak media, Rabu (12/8).

Selain berencana mengajukan gugatan ke PTUN, pihaknya akan membentuk tim investigasi yang langsung dipimpin oleh Ketua Komisi D dari Fraksi PDIP, Nuryadi Dharmawan untuk membongkar kecurangan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online 100 persen.


Politisi PDIP ini mengaku telah mengantongi bukti-bukti mengenai pelanggaran dalam proses PPDB, selain itu dirinya juga sangat yakin bahwa PPDB telah menyalahi Peraturan Gubernur Jawa Barat.

“Kami telah membentuk tim investigasi khusus PPDB Online ini. PDIP tidak akan berhenti hanya karena hasil dari Bamus, tujuan kami membela warga miskin yang ingin sekolah,” ungkapnya.

Masalah pengajuan gugatan ke PTUN, pihaknya akan segera melakukan rapat koordinasi dengan seluruh anggota DPC dan Fraksi PDIP Kota Bekasi, setelah itu segera ajukan gugatan. “Kita akan bahas dahulu dalam rapat internal PDIP mengenai kapan pengajuannya. Segera akan kami kabarkan,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, penyampaian hak interpelasi terkait PPDB Online batal diparipurnakan usai sejumlah fraksi yang sebelumnya mendukung dengan menjadi inisiator interpelasi mundur dari dukungan di Bamus yang dilaksanakan, Selasa (11/8) di ruang aspirasi DPRD Kota Bekasi.

Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, Heri Koeswara mengatakan, paripurna untuk penyampaian hak interpelasi terkait PPDB Online tidak bisa diagendakan karena tidak memenuhi syarat sesuai Tata Tertib (Tatib).

“Tidak bisa diparipurnakan, karena keputusan tidak sesuai dengan tatib. Hanya satu fraksi yang tetap mendukung interpelasi, sementara tatib mengharuskan minimal dua fraksi,” katanya.

Pada saat berlangsungnya Bamus hanya fraksi PDIP yang mengusulkan diparipurnakannya interpelasi, sementara anggota fraksi lain yang pada awalnya mendukung, di antaranya Sanwani dari Fraksi PPP, La Ode dari PAN Syaherallayali, Irman Firmansyah dan Murfatih Lidianto dari Fraksi Gerindra kompak menarik dukungan. (sar)