Tata Kelola untuk Atasi Lonjakan Harga Daging

MAHAL : Mahalnya harga daging sapi belakangan ini menjadi persoalan yang klasik. Aksi mogok berjualan oleh pedagang daging sapi menimbulkan dampak kerugian di kalangan penjual bakso dan masyarakat secara umum.
MAHAL : Mahalnya harga daging sapi belakangan ini menjadi persoalan yang klasik. Aksi mogok berjualan oleh pedagang daging sapi menimbulkan dampak kerugian di kalangan penjual bakso dan masyarakat secara umum.
MAHAL : Mahalnya harga daging sapi belakangan ini menjadi persoalan yang klasik. Aksi mogok berjualan oleh pedagang daging sapi menimbulkan dampak kerugian di kalangan penjual bakso dan masyarakat secara umum.

POJOKSATU.id, CIKARANG SELATAN – Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar (Disperindagpas) Kabupaten Bekasi mengimbau kepada pedagang daging untuk tidak berlama-lama mogok berjualan. Karena aksi tersebut berdampak pada kebutuhan daging bagi masyarakat.

Kepala Disperindagpas Kabupaten Bekasi, Sutantio mengaku sudah mengeluarkan imbauan kepada pedagang daging untuk berjualan kembali. Bahkan ia mengklaim sudah melakukan inspeksi mendadak ke pasar.

“Kami, melalui bagian Wasdal telah melakukan sidak ke lapangan, beberapa hari kemarin ada yang masih berjualan, hanya beberapa pedagang saja, tetapi mulai dua hari ini para pedagang melakukan aksi mogok berdagang,” katanya.

Upaya lain yang diklaim Disperindagpas untuk menyelesaikan persoalan kelangkaan daging sapi seperti mengadakan operasi pasar daging murah. Hal itu juga untuk menekan harga daging yang terus melambung pascalebaran.


Apalagi, kata dia, pemerintah pusat juga telah mengambil langkah dengan menambah kuota daging sapi impor dari Australia. Penambahan kuota itu diharapkan bisa menstabilkan harga daging sapi lokal, terutama di Kabupaten Bekasi.

“Tadi saya dapat laporan, sekarang sudah Rp120 ribu perkilogramnya, dan berharap bisa berangsur turun,” tuturnya.

Terpisah, akademisi dari kampus Global Mulia Jababeka, Teguh Wibowo mengatakan, masalah pengendalian harga daging dan kebutuhan pokok adalah masalah klasik yang sering terjadi lonjakan dan memberatkan masyarakat bawah.

Kata dia, pemerintah pusat harus memiliki action seperti mekanisme pengendalian yang jelas. Artinya, jika stok daging banyak tidak membuat harga daging tersebut jatuh. Sebaliknya jika stok daging sedikit maka harganya tidak melambung tinggi.

“Karena banyak juga carut marutnya harga karena permainan, sehingga menguntungkan segelintir orang,” sindirnya.

Sementara pemerintah daerah, kata Teguh, harus inovatif dalam mengeluarkan kebijakan, terutama persoalan daging sapi. Untuk jangka waktu pendek, kata dia, melakukan operasi pasar. Sedangkan untuk jangka menengah dan panjang, diatur tata kelola.

“Perda kalau perlu dipersiapkan untuk itu, jadi harus ada keberpihakan terhadap rakyat, bukan hanya retorika tapi karya nyata yang dibutuhkan oleh rakyat,” tuturnya. (dho)