Ratu Membantah, Erwin Membenarkan

Ratu Tatu Sukarsih
Ratu Tatu Sukarsih
Ratu Tatu Sukarsih

POJOKSATU.id, BEKASI – Kasus dana perjalanan dinas diduga fiktif anggota DPRD 2009-2014 mendapat reaksi sejumlah mantan anggota dewan. Sebagian mengaku tidak pernah melakukan perjalanan dinas seperti yang sedang diusut Kejari Bekasi.

Sebaliknya, Sekretariat Dewan (Setwan) justru membenarkan ada perjalanan dinas bermasalah tersebut.

Salah satu anggota dewan periode 2009-2014 menduga ada tanda tangan dirinya yang dipalsukan dalam dokumen perjalanan dinas tersebut.

“Saya disuruh mengembalikan dana itu oleh Setwan. Saya bilang minta diperlihatkan bukti kwitansi pencairan. Dan ternyata tanda tangannya beda dengan tanda tangan saya sendiri. Makanya saya menolak memberikan uang perihal pengembalian,” kata mantan anggota DPRD fraksi Demokrat, Ratu Tatu Sukarsih.


Bahkan, kata Ratu, saat dirinya dipanggil oleh Setwan beberapa waktu lalu, dia terkejut melihat dokumen penyewaan hotel. Karena, hotel yang tertulis dalam perjalanan dinas sama sekali tak pernah dikunjunginya.

Menurutnya, dia bersama rekan-rekan dewan yang tidak pernah mengunjungi hotel tersebut. “Ada dua hotel yang kita anggap dibuat-buat, satu di Bandung dan satu lagi di Bogor,” ucapnya.

Dia mengakui, Selasa (11/8) pagi, sudah menanyakan soal perjalanan dinas yang diduga fiktif kepada pihak inspektorat. Dalam pembicaraan itu, Ratu mendapat masukan dari pihak Inspektorat untuk segera mengevaluasi dokumen aliran dana perjalanan dinas yang diduga fiktif.

“Saya sudah pertanyakan langsung ke Inspektorat. Saya merasa tidak mengambil uang itu, makanya saya tidak mau mengembalikan,” ucapnya.

Selama duduk sebagai anggota dewan, Ratu mengaku, tidak pernah mendapat laporan dari Setwan terkait surat perintah jalan (SPJ). Sehingga dirinya tak tahu menahu soal dokumen tersebut.

Seharusnya, kata dia, sebagai pemilik SPJ, sekiranya dapat arsip yang diberikan Setwan. “Tapi ini sama sekali tidak pernah diberikan,” jelasnya.

Sementara itu, mantan Sekretaris Dewan periode 2009-2014, Erwin Effendi mengklaim, seluruh anggota dewan sudah mengembalikan uang perjalanan dinas yang diduga fiktif.

“Sudah selesai kok dikembalikan ke kas daerah,” katanya.

Bahkan, kata dia, proses pengembalian uang sudah diatur dalam model pengendalian ke kas daerah. Karena, setiap anggota DPRD sudah memiliki rekening yang nantinya tertera sebuah judul debit dan kreditnya. Makanya, pengembalian itu sudah sesuai prosedur dan lewat rekening.

Terpisah, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bekasi, Ferly Sarkowi mengatakan, bakal mengusut kasus dugaan penyimpangan uang perjalanan fiktif anggota dewan.

Untuk mendalami kasus ini, pihaknya telah berkoordinasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) provnsi Jawa Barat dan Inspektorat Kota Bekasi.

“Kini dugaan penyimpangan dana perjalanan dinas fiktif sedang dihitung oleh BPKP. Setelah dihitung akan ketahuan berapa kerugian negara yang hilang,” katanya Senin (11/8) kemarin.

Menurutnya, dari penghitungan BPKP diharapkan mendapatkan beberapa bukti. Sehingga untuk melakukan penetapan tersangka, akan lebih mudah. Namun, untuk beberapa saksi di Sekretariat Dewan juga masih dimintai keterangan guna melengkapi penyelidikan. (dat)