Polisi Dituding Lamban Tangani Sengketa Lahan Pasar

TIDAK TERAWAT: Seorang warga melihat kondisi ruko kosong dan tidak terawat di Pasar Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi, Selasa (11/8). Saat ini Polresta Bekasi Kota sedang melakukan penyelidikan, karena pengelola diduga melakukan penyerobotan terhadap lahan pasar tersebut. ARIESANT/RADAR BEKASI
TIDAK TERAWAT: Seorang warga melihat kondisi ruko kosong dan tidak terawat di Pasar Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi, Selasa (11/8). Saat ini Polresta Bekasi Kota sedang melakukan penyelidikan, karena pengelola diduga melakukan penyerobotan terhadap lahan pasar tersebut. ARIESANT/RADAR BEKASI
TIDAK TERAWAT: Seorang warga melihat kondisi ruko kosong dan tidak terawat di Pasar Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi, Selasa (11/8). Saat ini Polresta Bekasi Kota sedang melakukan penyelidikan, karena pengelola diduga melakukan penyerobotan terhadap lahan pasar tersebut. ARIESANT/RADAR BEKASI

POJOKSATU.id, BEKASI – Adanya dugaan penyerobotan tanah keluarga Kempot bin Siin oleh Oman yang dijadikan sebagai pasar liar dan dikelola PT Oman Jaya, sudah dilaporkan kuasa hukum ahli waris kepada Polresta Bekasi Kota.

Laporan yang diberikan kuasa hukum ahli waris, Zulkifli Lubis ke bagian Satuan Reskrim unit Harta Benda (Harda) Polresta Bekasi Kota, dan diterima oleh Kepala Unit (Kanit) Sat Reskrim Harda, AKP Seto, berupa bukti kepemilikan dan keterangan lahan tersebut dari dinas terkait.

“Kami sudah memberikan data itu satu minggu yang lalu, tapi hingga saat ini belum ada perkembangan dari Sat Reskrim Harda Polresta Bekasi Kota. Sehingga kami merasa kesulitan untuk membuat laporan secara resmi,” sesal Zulkifli kepada Radar Bekasi, Selasa (11/8).

Kata Lubis, sebelumnya ahli waris (Kempot bin Siin) dengan Oman sudah dimediasi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, namun tidak ada solusi dan hasilnya mengecewakan. Dan malah Pemkot mengarahkannya ke jalur hukum.


“Dalam hal ini sudah jelas pemilik tanah yang dijadikan sebagai pasar Oman Jaya dengan luas 3.600 m2 itu adalah Kempot bin Siin. Kami bisa membuktikan melalui surat yang ada, termasuk saksi-saksi yang masih hidup dan mengetahui sejarah tanah tersebut,” ujar Lubis.

Dan yang paling aneh, kenapa pihak kepolisian, dalam hal ini Sat Reskrim Harda Polresta Bekasi Kota, sangat lamban untuk mempelajari dan memproses bukti-bukti yang sudah ada.

“Kami berharap, Polisi bisa menyelesaikan kasus penyerobotan tanah tersebut dengan cepat sesuai bukti-bukti yang ada. Kalau memang Oman (penyerobot) punya bukti, seharusnya pihak kepolisian tinggal memanggil kedua belah pihak yang bersengkata dan memperlihatkan data kepemilikan tanah tersebut, sehingga bisa selesai tanpa ada unsur-unsur kekerasan,” imbuh Lubis.

Lubis juga menyesalkan, ketika ingin membuat laporan ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK), malah ditolak oleh petugas yang piket saat itu. “Polri itu kan punya motto Melindungi, Mengayomi, dan Melayani Masyarakat. Tapi kenapa saat membuat laporan malah ditolak. Dan begitu disampaikan ke pejabatnya,  malah alasannya yang piket bukan bagian Harda. Tapi untuk memproses berkas yang sudah masuk juga lama,” sesal Lubis.

Kanit Sat Reskrim Harda Polresta Bekasi Kota, AKP Seto mengakui jika pihaknya sudah menerima bundelan berkas dari kuasa hukum ahli waris Kempot bin Siin. Akan tetapi pihaknya belum bisa melakukan penyelidikan, sebab belum membuat laporan resmi.

“Kami sedang melakukan pendalaman data yang diberikan kuasa hukum ahli waris Kempot bin Siin, namun untuk penyelidikan belum bisa dilakukan. Karena belum ada laporan secara resmi terkait adanya dugaan penyerobotan tanah tersebut, sehingga belum bisa diselidiki,” terang Seto saat disambangi Radar Bekasi, di kantornya, Selasa (11/8).

Menanggapi hal itu, Lubis merasa dipermainkan oleh Polresta Bekasi Kota. “Awalnya kami sudah membuat laporan, tapi ditolak dengan alasan tidak ada pidananya. Padahal sudah jelas, kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana,” beber pengacara yang tinggal di Bekasi sejak 1986 ini. (and)