PN Dukung BPLH Cegah Pencemaran Lingkungan

MENCARI IKAN: Sejumlah warga asik mencari ikan di Kali Bekasi yang dikhawatirkan tercemar oleh limbah dari berbagai perusahaan. Namun Pengadilan Negeri Bekasi siap membantu Pemerintah Kota Bekasi untuk menegakkan peraturan Undang-undang Lingkungan. ARIESANT/RADAR BEKASI
MENCARI IKAN: Sejumlah warga asik mencari ikan di Kali Bekasi yang dikhawatirkan tercemar oleh limbah dari berbagai perusahaan. Namun Pengadilan Negeri Bekasi siap membantu Pemerintah Kota Bekasi untuk menegakkan peraturan Undang-undang Lingkungan. ARIESANT/RADAR BEKASI
MENCARI IKAN: Sejumlah warga asik mencari ikan di Kali Bekasi yang dikhawatirkan tercemar oleh limbah dari berbagai perusahaan. Namun Pengadilan Negeri Bekasi siap membantu Pemerintah Kota Bekasi untuk menegakkan peraturan Undang-undang Lingkungan. ARIESANT/RADAR BEKASI

POJOKSATU.id, BEKASI – Pengadilan Negeri (PN) Bekasi siap membantu Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) untuk mencegah dan menindak perusahaan nakal yang membuang limbah ke Kali Bekasi dan melakukan pencemaran lingkungan.

Pasalnya, BPLH Kota Bekasi tidak punya kewenangan untuk memberikan sanksi atau menggugat ke pengadilan jika ada perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan.

Kepala BPLH Kota Bekasi, Dadang Hidayat mengatakan, selama ini pihaknya masih sebatas memberikan sanksi administrasi terhadap perusahaan yang diduga membuang limbah ke kali dan melakukan pencemaran lingkungan, seperti Mie Sedap dan perusahaan celana Jeans yang berada di Kota Bekasi.

”Kami tidak memungkiri jika pencemaran lingkungan di Kota Bekasi sudah sangat memprihatinkan, sehingga perlu ada lembaga hukum, seperti Pengadilan Negeri (PN) untuk turut serta mengawasi dan memberikan sanksi dengan tegas,” harapnya.


Namun saat ditanya apakah sudah ada perusahaan yang digugat ke pengadilan karena melakukan pencemaran lingkungan. Kata Dadang, hingga saat ini belum pernah ada perusahaan yang digugat hingga ke pengadilan, meskipun ada beberapa perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan.

Sementara Ketua PN Bekasi, Albertina Ho mengungkapkan, sesuai aturan yang tertera di UU no 32 tahun 2009 tentang lingkungan, BPLH punya kewenangan untuk menggugat perusahaan yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan ke pengadilan.

”Kami siap membantu BPLH untuk menindak perusahaan nakal yang melakukan pencemaran lingkungan di Kota Bekasi ini,” tegas Albertino. (and)