Honor Kader PKK-Posyandu Tak Kunjung Dibayar

Solihin
Solihin
Solihin

POJOKSATU.id, BEKASI – Anggota DPRD Kota Bekasi menyoroti kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi terkait belum turunnya honor 15 ribu kader Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Posyandu pada tahun 2015 di Kota Bekasi.

Sekretaris Komisi A, Solihin meminta agar Pemkot Bekasi tidak mengorbankan para kader yang seharusnya sudah menerima honor, tapai karena ada temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), sehingga tidak  dibayarkan honornya.

”Kami mengimbau kepada para kader PKK dan Posyandu apabila merasa ada keganjilan dalam pembayaran honor, kami siap untuk memfasilitasi,” janji Solihin.

Menurutnya, memasuki triwulan ketiga ini, para kader PKK dan Posyandu sudah seharusnya menerima honor, yang merupakan hak mereka. Tapi pada kenyatannya, belum juga cair. “Jangan sampai anggaran untuk para honor ini tidak terserap dengan baik, apalagi hak para kader jadi hilang,” ujarnya.


Sementara itu anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bekasi, Yayan Yuliana beralasan, bahwa pihaknya masih memproses pencairan honor para kader PKK dan Posyandu. Sebab kata dia, dari rekomendasi BPK, honor para kader PKK dan Posyandu tidak boleh menjadi belanja langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

”Dalam hal ini, kami harus lebih hati-hati dalam membayarkan honor para kader, sehingga nantinya tidak menjadi temuan BPK, dan yang sedang kami bahas adalah, masuknya ke belanja tidak langsung. Maka dari itu, honor para kader PKK dan Posyandu masuk dana hibah, dan kalau dana hibah tidak boleh terus menerus dikeluarkan. Namun kami sedang membahas agar setiap tahun honor para kader bisa dikeluarkan,” janjinya. (and)